GIANYAR, Kilasbali.com – Pemotongan transfer pusat membuat sejumlah daerah sulit jalankan program. Syukurnya, di Gianyar yang anggarannya dipotong Rp185 miliar pada 2026 masih tetap bisa jalan program prioritas. Khususnya program pelayanan Kesehatan Gratis yang sangat dibutuhkan warga yang belum tercover BPJS, dipastikan jalan terus.
Hal itu ditegaskan Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Kamis (10/9), usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Gianyar. Disebutkan, kondisi fiskal daerah masih kuat. Bahkan, kemampuan fiskal Gianyar disebut hanya berada di bawah Kabupaten Badung di Bali.
Menurut Mahayastra, penurunan transfer pusat tidak serta-merta membuat pendapatan daerah terus merosot. Gianyar juga mendapat tambahan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp12 miliar. “Transfer dari pusat bukan terus berkurang, kita justru dapat tambahan kurang bayar kurang lebih Rp12 miliar dari transfer daerah,” ujar Mahayastra.
Dalam APBD 2026, pendapatan Gianyar ditargetkan sekitar Rp3,4 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp4,3 triliun. Mahayastra menegaskan anggaran untuk kebutuhan wajib masyarakat tetap aman, termasuk kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur.
Program kesehatan gratis tetap menjadi prioritas. Warga cukup menunjukkan KTP Gianyar untuk memperoleh layanan di puskesmas, RSUD Sanjiwani maupun RSUD Payangan.
Pemkab Gianyar mengalokasikan Bantuan Keuangan (BK) sekitar Rp12 miliar untuk program tersebut. Mahayastra menegaskan biaya pengobatan tetap ditanggung, termasuk bagi pasien dengan kebutuhan biaya besar. “Satu orang habis Rp300 juta sampai Rp370 juta pun kita bayarin. Pokoknya apa saja sakitnya, yang penting mau berobat,” tegasnya.
Hingga Agustus 2026, serapan anggaran program kesehatan gratis telah mencapai sekitar 60 persen, dengan rata-rata penggunaan sekitar Rp1 miliar per bulan.
Sekda Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya Utama mengatakan sebagian besar penerima BK merupakan korban kecelakaan lalu lintas, terutama pasien patah tulang. Biaya penanganannya rata-rata sekitar Rp30 juta per pasien.”Sebagian besar masyarakat yang mengakses BK ini korban kecelakaan. Serapan hingga Agustus sudah 60 persen,” katanya.
Di sektor pendidikan, Pemkab Gianyar juga tetap mengalokasikan sekitar Rp107 miliar untuk pembangunan infrastruktur gedung sekolah. Selain itu, tersedia kuota beasiswa bagi 1.000 mahasiswa setiap tahun.
Pada tahap pertama, sekitar 400 mahasiswa telah mendaftar dan memenuhi persyaratan. Pemkab kemudian membuka pendaftaran tahap kedua untuk mengoptimalkan kuota tersebut.
Mahayastra mengakui pemotongan transfer pusat tetap berdampak terhadap keuangan daerah. Namun, ia memastikan kondisi fiskal Gianyar masih cukup kuat untuk mempertahankan program prioritas dan pembangunan.
“Transfer pusat bukan berarti tidak berpengaruh, tetapi Gianyar masih sangat mampu untuk terus membangun di segala lini,” pungkasnya. (ina/kb)
