Bupati Adi Arnawa Hadiri Rakor Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di Kemendagri
MANGUPURA, Kilasbali.com – Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos), bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran pada Selasa (30/6).
Rapat ini juga dihadiri langsung Gubernur Bali I Wayan Koster beserta bupati/wali kota se-Bali, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan secara daring oleh para bupati/wali kota daerah perluasan piloting, serta kementerian dan lembaga terkait.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari monitoring terhadap pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten/kota.
Selain mengevaluasi perkembangan implementasi di masing-masing daerah, pertemuan juga membahas kesiapan rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia untuk meninjau progres pelaksanaan piloting digitalisasi bansos, sekaligus mempersiapkan agenda rapat terbatas mengenai percepatan transformasi pemerintahan digital.
Adi Arnawa menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat transformasi digital, khususnya pada tata kelola penyaluran bantuan sosial.
Menurutnya, digitalisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
“Pemkab Badung siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menyukseskan implementasi digitalisasi bantuan sosial. Melalui sistem yang terintegrasi, diharapkan penyaluran bantuan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Bupati Adi Arnawa.
Ia menambahkan, keikutsertaan Kabupaten Badung dalam perluasan piloting digitalisasi bansos menjadi wujud komitmen daerah dalam mendukung agenda transformasi digital nasional.
Sinergi antar pemerintah diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, modern dan berorientasi pada pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Melalui sinergitas ini, mudah-mudahan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Badung,” ujarnya. (c/kb)
