Diskominfo Tabanan Gelar Monev KIP-Apresiasi Desa 2026, Dorong Tata Kelola Transparan dan Akuntabel
TABANAN, Kilasbali.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) secara aktif menginisiasi serangkaian kegiatan koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Apresiasi Desa Tahun 2026.
Inisiatif strategis ini bertujuan untuk memotivasi seluruh desa di wilayah Kabupaten Tabanan memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa demi terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Kegiatan koordinasi ini akan dilaksanakan melalui kunjungan langsung tim Diskominfo ke beberapa desa yang telah terjadwal.
Langkah konkret ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Tabanan mewujudkan visi Tabanan Era Baru yang mengedepankan pelayanan prima dan keterbukaan informasi di seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk desa.
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Tabanan I Gusti Putu Winiantara menegaskan, kegiatan ini merupakan perwujudan komitmen kuat Pemkab Tabanan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, khususnya di tingkat desa.
“Keterbukaan informasi publik adalah fondasi krusial untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif,” jelas Winiantara.
Anom juga menambahkan, kegiatan monitoring dan evaluasi KIP serta Apresiasi Desa menjadi upaya pihaknya memastikan setiap desa di Tabanan dapat menjadi badan publik yang informatif.
“Sejalan dengan visi Tabanan Era Baru yang mengedepankan pelayanan prima dan keterbukaan demi kemajuan bersama,” imbuhnya.
Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada perangkat desa mengenai esensi dan urgensi keterbukaan informasi, serta memotivasi desa-desa untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publiknya.
Dengan demikian, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, memperkuat partisipasi dalam pembangunan, dan secara langsung merasakan manfaat dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan responsif. (c/kb)
