Nasional

Setwan DPRD Bali dan Forward Studi Tiru Penataan Aliran Sungai ke Jakarta

    JAKARTA, Kilasbali.com – Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali bersama Forum Wartawan Dewan (Forward) DPRD Provinsi Bali melakukan studi tiru penataan aliran sungai ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Kamis (22/8).

    Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Nugraha Riyadi mengatakan, pihaknya berupaya terus berupaya untuk mengurangi banjir di Jakarta, dengan sistem Nature-Based Solutions (NBS) untuk pengendalian banjir, sebuah solusi yang mengembalikan pengelolaan air kembali ke alam.

    “Penanganan dengan pembangunan infrastuktur pengendali banjir dan dengan cara kembali ke alam dengan memfungsikan waduk-waduk,” ujarnya.

    Selanjutnya, mengontrol air dari hulu ke hilir serta bekerjasama dengan pemerintah pusat.

    Baca Juga:  Komisi II DPRD Tabanan Minta Titik Longsor di SDN 1 Pandak Gede Ditutup

    “Sudah membangun Bendungan Ciawi Sukamahi, Sodetan Ciliwung, dan normalisasi Ciliwung,” bebernya.

    Nugraha lebih lanjut memaparkan, Jakarta memiliki 13 aliran sungai dari hulu bermuara di Jakarta. Diamana pengelolaan sungai-sungai ini sebagian besar masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah DKI Jakarta hanya berwenang untuk mengelola dan mengeruk lumpur di sungai tersebut, sedangkan untuk penataan sendiri menjadi kewenangan pemerintah pusat.

    Nugraha tidak memungkiri disaat musim hujan Jakarta pasti banjir, dimana diakibatkan penurunan permukaan tanah sedangkan ketinggian muka air laut lebih tinggi dari permukaan tanah. Hal tersebut menyebabkan banjir rob dibeberapa tempat.

    “Banjir rob ini juga menjadi ancaman, kalau sudah pasang pasti melewati daratan. Untuk mengantisipasinya kita membangun tanggul pantai,” tegasnya.

    Baca Juga:  Dua Desa asal Bali ini Tampil di  The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium

    Selain itu untuk mengendalikan banjir di Jakarta, pihaknya menerapkan sistem polder atau pompa, dimana di Jakarta sudah dibangun 70 polder. Hal tersebut dinilai cukup untuk mengatasi banjir di Jakarta meskipun dari 70 polder yang ada hanya beberapa yang baru memadai.

    “Dengan sistem polder ini sudah cukup mengatasi banjir, dimana pada tahun 2020 ada 925 RW yang terdampak genangan setiap tahunnya mengalami penurunan, tercatat pada tahun 2023 sudah menurun sebanyak 357 RW,” tandasnya.

    Kadek Putra Suantara, Kasubag Tata Kepegawaian, Humas, Protokol Sekretariat DPRD Bali, di Bali dengan konsep Tri Hita Karana yang harus dijaga.

    Pemberian cendera mata dari Dinas SDA DKI Jakarta

    Pihaknya berharap, peran media dalam menyampaikan edukasi dan informasi kepada masyarakat terkait program pemerintah. Terutama kebijakan terkait lingkungan.

    Baca Juga:  Dua Desa asal Bali ini Tampil di  The 2nd UNESCO-IOC Global Tsunami Symposium

    “Jadi masyarakat akan tumbuh kesadaran terhadap lingkungan. Sungai, merupakan hal yang penting dalam penyaluran air,” katanya.

    Apalagi kemarin di Bali ada KTT WWF, di mana air ini menjadi hal penting dan luar biasa. “Jadi air harus kita jaga kelestariannya dan kualitasnya,” ujarnya.

    Dengan studi tiru ke Jakarta, pihaknya berharap sungai-sungai yang ada di Bali bisa dijaga keberadaannya.

    “Jadi sungainya bersih, air bagus, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kesejahteraan. Baik itu sebagai destinasi wisata maupun untuk kebutuhan air baku,” tandasnya. (m/kb)

    Back to top button

    Berita ini dilindungi