DENPASAR, Kilasbali.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra yang juga selaku Koordinator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mendorong optimalisasi pemanfaatan kredit bagi sektor pertanian.
Menurutnya hal ini sangat penting karena sektor pertanian merupakan penyumbang angka PDRB cukup besar bagi perekonomian Daerah Bali.
Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BPD Bali yang berlangsung di Ballroom Prama Sanur Beach, Sabtu (16/3).
Dikatakan, pemerintah melalui lembaga perbankan telah meluncurkan berbagai platform kredit yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM, termasuk di dalamnya petani.
“Program nasional yang telah cukup lama ada KUR dan yang patut kita apresiasi, BPD Bali berhasil menjadi terbaik kedua dalam penyaluran kredit ini,” katanya.
Selain itu, ada pula kredit usaha tani yang murni luncuran BPD Bali yaitu Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (KPSP).
Berikutnya yang paling baru, bank ini juga mendukung program Kementerian Pertanian RI dengan menyalurkan kredit usaha alat mesin pertanian (alsintan).
Terkait dengan banyaknya akses permodalan yang dibuka bagi pelaku UMKM dan petani, Dewa Indra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan BPD Bali.
Namun demikian, ia berkeyakinan banyaknya layanan kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan belum dimanfaatkan secara optimal oleh petani.
Padahal idealnya, banyaknya akses perbankan yang dibuka, akan makin memudahkan petani dalam mendapat permodalan yang mendukung usaha mereka.
Ditambahkan olehnya, belum optimalnya pemanfaatan kredit disebabkan masih kurangnya literasi, sehingga banyak petani yang tidak mengetahui program kredit yang diperuntukkan bagi mereka.
Berangkat dari kendala tersebut, ia mengajak pemerintah kabupaten/kota melalui OPD terkait mengintensifkan literasi dan edukasi bagi para petani.
“Petani belum cukup literasi, ini adalah tugas kita untuk membantu mereka agar dapat memanfaatkan akses keuangan dari lembaga keuangan,” ujarnya.
Ia minta, OPD yang mengurusi bidang pertanian dan koperasi untuk aktif memberikan sosialisasi dan memfasilitasi para petani di wilayah masing-masing.
“Kita perlu memberikan literasi dan pemahaman yang jelas. Kalau tak ada yang memberi penjelasan, petani belum tentu tahu program kredit seperti alsintan,” katanya.
Birokrat kelahiran Singaraja ini juga menyinggung pentingnya komitmen pemerintah dalam penguatan sektor pertanian.
“Keberpihakan pemerintah pada pertanian sangat penting karena 14 persen PDRB Bali disumbang oleh sektor ini,” cetusnya.
Lanjutnya, dari data BPD Bali menyebutkan bahwa kredit yang tersalurkan untuk sektor pertanian baru mencapai 10 persen.
Artinya, lanjut Dewa Indra, masih banyak petani yang belum memperoleh akses permodalan dari sekian banyak program kredit yang diluncurkan lembaga perbankan.
“Bisa jadi masih ada petani yang memanfaatkan rentenir untuk memperoleh akses permodalan. Ini harus jadi perhatian kita semua. Apalagi, seluruh kepala daerah menjadikan pertanian sebagai sektor prioritas dalam visi misi mereka. Saya harap itu bukan hanya retorika,” harapnya. (m/kb)
