DENPASAR, Kilasbali.com – Penjabat (PJ) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana ingin menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai barometer bagi daerah lain di Provinsi Bali. Khususnya dalam tata kelola pemerintahan.
Hal itu diungkapkannya saat ditemui usai dilantik dan diambil sumpah oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (27/8).
Lihadnyana menjelaskan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Buleleng yang sudah baik akan ia coba tingkatkan lagi. Sehingga pemerintahan di Kabupaten Buleleng menjadi barometer bagi lain di Provinsi Bali.
Oleh karena itu, yang akan dilakukan pertama kali adalah konsolidasi dan koordinasi. Seperti dengan DPRD Buleleng, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, seluruh jajaran dan tokoh masyarakat.
“Apalah artinya seorang PJ Bupati jika tidak didukung dan bekerja bersama-sama dengan seluruh pihak,” jelasnya.
Koordinasi dan konsolidasi juga akan dilakukan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa.
Utamanya dalam hal perumusan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan persiapan APBD tahun 2023. APBD akan dirancang agar produktif dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Buleleng. Begitu pula pelayanan publik terus akan ditingkatkan.
“Prinsipnya adalah tugas pemerintah itu mengadministrasi pembangunan. Oleh karena itu, kita lakukan bagaimana masyarakat merasa terlayani dan tidak terbebani. Ukuran keberhasilan kan masyarakat merasa dilayani,” ucap Lihadnyana.
Putu Agus Suradnyana sebagai pendahulu Lihadnyana mengharapkan agar program-program yang baik agar dilanjutkan. Program yang kurang agar dilengkapi dan dibenahi. Menurutnya, Ketut Lihadnyana selaku PJ Bupati sudah banyak pengalaman.
“Saya titipkan program peningkatan kualitas jalan yang hanya 10 hingga 15 persen lagi,” harapnya.
Sementara itu, Wayan Koster dalam sambutannya menyebutkan agar PJ Bupati Buleleng meneruskan program yang sudah baik. Program yang tidak baik dievaluasi. Kemudian, yang belum agar dilaksanakan.
Sehingga, pembangunan di kabupaten/kota betul-betul mengintegrasikan upaya bersama membangun Bali secara keseluruhan. Tidak boleh ada egoisme nilai atau sektoral.
“Itu masa lalu. Masa kini adalah kolaborasi dan sinergi. Tidak boleh ada emosi berlebihan dari satu wilayah yang membuat Bali tidak bagus di mata publik. Harus punya visi sama membangun bali terintegrasi,” sebut mantan anggota DPR RI tersebut. (ard/kb)
