TABANAN, Kilasbali.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaksanakan tahapan Penulisan Makalah dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (8/7) pagi hingga selesai tersebut dilaksanakan di laboratorium komputer SMA Negeri 1 Tabanan dan diikuti oleh peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Tabanan, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Tabanan.
Kehadiran ketiga unsur tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan secara transparan, objektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip sistem merit sebagaimana diamanatkan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Tahapan penulisan makalah merupakan salah satu bagian penting dalam proses Seleksi Terbuka JPT Pratama.
Melalui tahapan ini, panitia seleksi melakukan penilaian terhadap kemampuan konseptual, analisis, dan pemikiran strategis peserta dalam menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
Selain mengukur kompetensi teknis dan manajerial, penulisan makalah juga menjadi media untuk menilai kemampuan peserta dalam menyusun gagasan inovatif, menawarkan solusi terhadap permasalahan organisasi, serta merumuskan visi kepemimpinan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pelaksanaan penulisan makalah dilakukan dengan pengawasan yang ketat guna menjamin independensi dan integritas proses seleksi.
Seluruh peserta mengerjakan makalah secara mandiri menggunakan perangkat komputer yang telah disediakan panitia, sehingga proses penilaian dapat berlangsung secara adil, profesional, dan bebas dari intervensi.
Seleksi Terbuka JPT Pratama 2026 ini diikuti oleh 13 peserta yang bersaing untuk mengisi tiga jabatan pimpinan tinggi pratama, yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Para peserta berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, di antaranya camat, sekretaris badan, kepala bagian, sekretaris kecamatan, hingga kepala bidang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi untuk mengikuti seleksi.
Proses seleksi terbuka ini merupakan implementasi nyata penerapan sistem merit, yaitu sistem yang menempatkan kualifikasi, kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kinerja sebagai dasar utama dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi.
Dengan mekanisme tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan berupaya menghadirkan proses seleksi yang terbuka, kompetitif, profesional, serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila, menegaskan bahwa setiap tahapan seleksi terbuka dilaksanakan secara profesional untuk memperoleh pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menerapkan sistem merit secara konsisten. Kami ingin memastikan bahwa setiap pejabat yang nantinya dipercaya menduduki jabatan pimpinan tinggi benar-benar dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan, sehingga mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Kehadiran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali dalam pelaksanaan seleksi menjadi bagian dari fungsi pengawasan eksternal untuk memastikan seluruh tahapan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Sementara itu, keterlibatan Brida Tabanan diharapkan mampu memberikan perspektif terhadap pentingnya inovasi dalam kepemimpinan birokrasi guna menghadapi dinamika pembangunan dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. (c/kb)
