JAKARTA, Kilasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh pihak membenahi data penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka acara Bimbingan Teknis Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (26/5) pagi.
Dalam arahannya, Gubernur Koster menekankan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan di Bali. Menurutnya, validitas data menjadi faktor utama agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima bantuan secara adil dan transparan.
“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegas Koster yang mengikuti zoom meeting dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.
Program digitalisasi bantuan sosial di Bali merupakan bagian dari transformasi digital nasional yang didorong pemerintah pusat. Koster menyebut Bali menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang dijadikan percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital, khususnya dalam proses dan mekanisme penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
“Bali satu-satunya provinsi yang dijadikan sebagai percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital terkait dengan proses dan mekanisme bantuan sosial khususnya penyaluran program PKH dan bantuan pangan,” ujar Koster.
Untuk mendukung program tersebut, sebanyak 8.416 agen digitalisasi bantuan sosial telah disiapkan di seluruh wilayah Bali. Para agen ini nantinya bertugas membantu masyarakat dalam proses pengajuan bantuan sosial, mulai dari PKH hingga berbagai bantuan sosial lainnya.
“Di Bali ada sebanyak 8.416 agen. Mereka ini yang akan membantu masyarakat untuk mengajukan permohonan PKH maupun bantuan-bantuan sosial yang lainnya,” jelasnya.
Koster menambahkan, transformasi digital yang saat ini diterapkan pada sektor bantuan sosial, ke depan akan terus dikembangkan secara lebih luas dan komprehensif dalam tata kelola pemerintahan di Bali.
“Ke depan akan kita kembangkan jadi penyelenggaraan berbasis digital secara lebih komprehensif, tidak terbatas hanya pada bantuan sosial,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh agen yang mengikuti bimbingan teknis mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya secara detail, terukur, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Karena itu kita harus memastikan agen dapat memahami tugasnya dengan detail, terukur serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan warga yang ada di wilayahnya. Karena sudah pasti warga yang akan mendapat bantuan ini kebanyakan berada di desa,” tegas Gubernur Bali dua periode tersebut.
Untuk menyukseskan program tersebut, Koster kembali menegaskan agar data penerima bantuan harus akurat. Hal itu menjadi penting untuk menuntaskan masalah kemiskinan terutama di Bali. Koster menilai validitas data menjadi faktor paling mendasar agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Karena itu, menurutnya, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah.
“Kolaborasi diperlukan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial di Kementerian PPN/Bappenas adalah Tirta Sutedjo menyampaikan terimakasih atas komitmen dan dukungan penuh Gubernur Bali dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial di Provinsi Bali.
Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Bali adalah salah satu Provinsi yang melaksanakan uji coba dengan diikuti oleh seluruh kabupaten/kota sehingga keberhasilan di Provinsi Bali akan menjadi contoh dalam uji coba secara nasional.
“Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kami, namun atas dukungan Gubernur Bali beserta jajaran serta agen di lapangan acara bisa berjalan lancar. Melalui momentum ini, kami berharap kesejahteraan di provinsi Bali bisa kita upayakan bersama untuk ditingkatkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakan Tirta, masyarakat miskin dan rentan yang sebelumnya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah diharapkan melalui skema on demand yang diuji cobakan dapat meregistrasi bantuan sosial secara mandiri.
“Provinsi Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dengan perlindungan dan jaminan sosial lainnya khususnya program kesehatan, program Indonesia Pintar serta program peningkatan pendapatan dalam kerangka program kerja prioritas nasional yang telah diarahkan oleh Presiden. Sehingga kesejahteraan berkelanjutan bisa terwujud untuk seluruh masyarakat Bali,”tutupnya. (M/kb)
