BADUNG, Kilasbali.com – Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, menegaskan bahwa peran orang tua menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi anak. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam sosialisasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Badung, Jumat (27/3).
Dalam paparannya, ia menekankan bahwa anak merupakan aset masa depan yang wajib mendapatkan perlindungan dan perhatian, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara emosional.
“Perhatian yang dibutuhkan anak bukan hanya berupa pemberian segala sesuatu yang berbentuk materi, sementara ibu dan bapak hanya sibuk bekerja,” sebutnya.
Menurutnya, kurangnya perhatian dan kasih sayang dapat memicu berbagai persoalan, termasuk meningkatnya risiko anak menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun verbal.
“Kekerasan jangan hanya dipahami dalam bentuk fisik, bisa juga berupa perkataan kasar,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di Bali, khususnya di Kabupaten Badung. Salah satu indikator yang mengkhawatirkan adalah adanya kasus bunuh diri yang melibatkan anak-anak.
Selain itu, pernikahan anak di bawah umur dinilai sebagai bentuk kekerasan terhadap anak karena kondisi fisik dan mental yang belum siap.
“Karena alat reproduksi mereka belum siap, ini juga bisa masuk kategori kekerasan terhadap anak. Ini harus dicegah,” cetusnya.
Sebagai langkah pencegahan, ia mengajak orang tua untuk memberikan edukasi sejak dini kepada anak, termasuk pemahaman mengenai batasan tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
Menutup paparannya, Seniasih Giri Prasta menegaskan komitmen Forum PUSPA untuk terus mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengintensifkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong terwujudnya Kabupaten Layak Anak di seluruh wilayah.
Kegiatan sosialisasi tersebut juga menghadirkan Sekretaris Dinas P3AP2KB Kabupaten Badung, I Dewa Nyoman Suarteja, yang menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung menargetkan capaian kategori Nindya dalam penilaian KLA. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target tersebut.
Sosialisasi ini merupakan bagian dari sub kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi lintas sektor. (M/kb)
