MANGUPURA, Kilasbali.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta dan jajaran Forkopimda Badung, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Acara ini berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/2).
Rakornas yang mengusung tema “Sinergi Kegiatan Pusat dan Daerah Dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan, program, dan langkah konkret antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional jangka panjang.
Adi Arnawa menyampaikan bahwa rakornas ini memiliki makna penting sebagai ruang konsolidasi dan penguatan sinergi antar level pemerintahan, khususnya dalam memastikan program prioritas presiden dapat diimplementasikan secara efektif hingga ke daerah.
“Pemkab Badung siap mendukung dan mengimplementasikan program-program prioritas Presiden yang telah ditetapkan. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar pembangunan berjalan selaras, berkelanjutan, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Adi Arnawa menegaskan bahwa Badung, sebagai daerah penopang utama pariwisata nasional, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, daerah kini berperan sebagai mitra strategis pusat, bukan sekadar pelaksana kebijakan.
“Menuju Indonesia Emas 2045, daerah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga mitra strategis pemerintah pusat. Badung berkomitmen untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas sosial dan budaya sebagai fondasi pembangunan jangka panjang,” ujar Adi Arnawa.
Rakornas ini dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota seluruh Indonesia, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) seluruh Indonesia. (c/kb).
