DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyebut luar biasa kontribusi 28 perguruan tinggi (PT) negeri swasta dalam membangun SDM Bali unggul melalui program satu keluarga satu sarjana. Gotong royong seperti ini bagus untuk mengurus sesama warga kurang mampu yang belum memiliki sarjana dalam keluarganya.
“Model kerja sama yang bagus antara Pemprov Bali dan semua PTN/PTS. Mari kita gotong royong membangun SDM Bali. Langkah ini luar biasa,” kata Koster, Selasa 29 Juli 2025 di gedung Kertha Sabha Rumah Jabatan Gubernur Bali.
Koster memprioritaskan warga kurang mampu dan tak memiliki sarjana di keluarganya terutama di desa desa yang kondisi ekonomi tak memungkinakn sampai ke perguruan tinggi.
” Ini harus kita urus, itu sebabnya tyang ajak kerjasama perguruan tinggi negeri dan swasta se Bali,” katanya.
Koster mengajak agar PTN/PTS sudah saatnya berbuat baik untuk membangun SDM unggul Bali. Bukan hanya mencari pendapatan di kampus.
“Sudah waktunya kita berbuat untuk Bali, bukan asik ada mahasiswa masuk bayar dan kita untung. Kontribusi kita, kalau satu PT bantu ada 100 atau 50 mahasiswa tentu tak akan menurunkan pendapatan kampusnya,” ujar Koster.
Menurut Gubernur Bali dua periode ini, membantu sesama yang tak mampu besar pahalanya. Karena doa orang susah paling kuat karma baiknya. Di sisi lain, kontribusi ini bisa meningkatkan SDM yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarganya.
“Kita tingkatkan SDM Bali unggul akan menggerakkan pembangunan dan ekonomi di Bali. Dalam waktu tertentu akan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarganya. Ujungnya indeks pembangunan manusia otomatis naiknya juga,” tambah Gubernur Koster.
Langkah meningkatkan SDM Bali unggul via program satu keluarga satu sarjana akan membantu memperbaiki sejumlah persoalan riil di Bali. Seperti mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
“Target saya dalam lima tahun ini, secara riil angka kemiskinan, pengangguran dan stunting harus nol,” katanya.
Koster berharap bantuan program satu keluarga satu sarjana bisa tepat sasaran. Verifikasi yang dilakukan pemerintah dan perguruan tinggi harus berbasis fakta di lapangan.
“Memberikan bantuan harus kena ke objek sasarannya. Pemprov harus kerja sama dengan PT. Sinergi turun ke lapangan, melihat langsung warga tak mampu di seluruh Bali,” ujarnya. (m/kb)
