DENPASAR, Kilasbali.com – Komisi IV DPRD Provinsi Bali menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, Rabu (14/5). Rapat membahas terkait persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2025.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV I Nyoman Suwirta dan dihadiri Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra, serta Kepala Disdikpora Bali Dr. KN Boy Jayawibawa.
Fokus utama pembahasan dalam rapat tersebut adalah kesiapan pelaksanaan PPDB, pemerataan akses pendidikan, dan penataan sistem yang transparan dan adil bagi seluruh calon peserta didik di Bali.
Suwirta menekankan bahwa sistem penerimaan siswa harus mengakomodasi seluruh anak-anak tanpa memandang latar belakang, serta tidak boleh hanya menguntungkan sekolah-sekolah yang dianggap favorit.
“Kita ingin anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak ada lagi dikotomi sekolah favorit dan non-favorit. Semua sekolah harus memiliki branding dan kualitas yang baik agar siswa dan orang tua tidak ragu memilih sekolah manapun,” ujarnya.
Suwirta juga menyoroti pentingnya penyederhanaan sistem PPDB yang dinilai masih membingungkan sebagian masyarakat. Ia menegaskan bahwa sistem yang ada harus mendukung prinsip keadilan dan transparansi, tanpa harus bergantung pada ‘titipan’ atau jalur tidak resmi.
“Kalau ada permintaan bantuan, yakinlah yang menjawab itu adalah sistem, bukan orang per orang. Jadi yang harus diperkuat adalah kualitas siswa dan kesiapan mereka dalam mengisi sistem tersebut,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Komisi IV juga menyoroti masih banyaknya sekolah yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah. Mereka mendorong agar pengangkatan kepala sekolah definitif segera dilakukan agar proses belajar-mengajar dapat berjalan lebih optimal.
“Tugas kepala sekolah sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter siswa. Kalau masih dijabat Plt terlalu lama, tentu ada keterbatasan dalam pengambilan keputusan,” tegas Suwirta.
Suwirta juga menyampaikan bahwa DPRD tidak hanya menerima keluhan masyarakat, tapi juga aktif meninjau kondisi sekolah-sekolah untuk memahami tantangan di lapangan.
Sementara itu Kadisdikpora Bali Boy Jayawibawa akan menindak lanjuti masukan serta saran yang disampaikan anggota Dewan demi mewujudkan pemerataan pendidikan di Provinsi Bali. (jus/*KB).
