MANGUPURA, Kilasbali.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2024, pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Kamis (27/3) di Ruang Rapat Utama Gosana, Kantor DPRD, Puspem Badung. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Dihadiri Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Badung, Forkopimda Badung, Plh. Sekda beserta Pimpinan Perangkat Daerah.
Bupati Adi Arnawa menjelaskan, LKPJ Bupati Badung tahun 2024, secara administratif dokumennya telah diserahkan kepada DPRD pada 20 Maret 2025. Hal ini sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“LKPJ merupakan laporan yang dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD atas hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan selama tahun anggaran 2024. LKPJ juga sebagai gambaran kinerja yang dicapai atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026,” ungkapnya.
Ditambahkan, dalam RKPD 2024 telah ditetapkan tema pembangunan daerah yaitu “Perkuatan ketahanan pangan masyarakat melalui transformasi ekonomi serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan jaring pengaman sosial”. Tema ini dijabarkan kedalam sembilan prioritas pembangunan diantaranya ; pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, agama, tradisi, seni dan budaya, pariwisata, infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang, kawasan permukiman dan pengendalian penduduk, lingkungan hidup dan kebencanaan.
Dijelaskan pula serapan APBD di tahun 2024. Dimana pendapatan daerah dapat terealisasi sebesar 8,6 triliun lebih atau 96,75% dari target Rp 11,4 T lebih. Sedangkan realisasi belanja Rp 8,9 triliun lebih atau 74,27% dari target Rp 12 T lebih. Penerimaan pembiayaan terealisasi Rp 250 M dari target Rp 983 M lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 250 M. Terhitung Silpa sebesar Rp 381 M lebih yang akan memberikan peluang untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna memenuhi berbagai kekurangan dan meningkatkan kinerja di masa mendatang. “Secara garis besar serapan anggaran sudah cukup bagus meski belum tercapai 100 persen, terutama target PAD kita. Ini akan menjadi PR buat kami, mudah-mudahan dengan kerjasama eksekutif dengan legislatif target yang belum maksimal bisa dimaksimalkan di tahun 2025 atau tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya. (m/kb)
