MANGUPURA, Kilasbali.com – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Badung periode 2025-2030, I Wayan Adi Arnawa bersama Bagus Alit Sucipta (Adi-Cipta) menyampaikan Pidato perdananya pada Rapat Paripurna DPRD Badung yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD, Puspem Badung, Senin (3/3). Dalam pidatonya, Adi-Cipta menyampaikan visi-misi Badung lima tahun kedepan yang lebih fokus mewujudkan pariwisata berkualitas dan penjabarannya melalui “Sapta Kriya Adi Cipta”.
Di hadapan anggota DPRD Badung, Forkopimda, Sekda serta seluruh Pejabat Pemkab. Badung, Bupati Adi Arnawa menyampaikan, AdiCipta telah menetapkan visi Badung lima tahun kedepan yaitu “Mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali“. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi yang diberi nama: “Sapta Kriya Adi Cipta“.
Terdiri dari; pertama, memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi, seni, adat dan budaya Bali. Kedua, meningkatkan kualitas kehidupan krama Badung dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Ketiga, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah. Keempat, mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata. Kelima, meningkatkan kualitas infrastruktur publik di kawasan pariwisata, permukiman serta membangun jaringan jalan baru. Keenam, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan profesional berbasis kompetensi dan digitalisasi. Ketujuh, meningkatkan pariwisata Badung berkualitas.
Dalam mendukung visi-misi tersebut, AdiCipta telah menyiapkan beberapa program prioritas di bidang infrastruktur untuk mengatasi kemacetan, pengadaan air bersih dan menangani masalah sampah. Dijelaskan, menyikapi kemacetan lalu lintas pihaknya telah merencanakan pembukaan jalan baru, melanjutkan rencana jalan yang telah ada, serta peningkatan ruas jalan yang hampir seluruhnya membutuhkan pengadaan tanah sehingga diperlukan anggaran yang cukup besar. Berkenaan dengan pengadaan air bersih perpipaan untuk memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga yang tumbuh pesat di wilayah Kuta dan Kuta Selatan, akan direalisasikan dengan menggunakan skema Bussines to Bussines (B to B) antara Perumda Air Minum Tirta Mangutama dengan pihak swasta.
“Saat ini sedang dalam proses penyelesaian/tindak lanjut hasil review oleh BPKP terhadap FS yang diajukan oleh pihak swasta. Kami menargetkan, pada akhir tahun 2025, masalah air bersih perpipaan di Badung Selatan dapat tertangani dengan tuntas. Demikian pula berkenaan dengan penyediaan air bersih perdesaan juga menjadi prioritas kami,” terangnya.
Selanjutnya berkenaan dengan penanganan sampah, segera mengoptimalkan operasionalisasi TPS3R di desa dengan dukungan intervensi teknologi untuk mengurangi semaksimal mungkin adanya residu yang dibuang ke TPA Suwung. Mengantisipasi penutupan TPA Suwung, kedepan direncanakan kerjasama B to B dengan pihak swasta nasional untuk mengolah sampah dengan teknologi tinggi sehingga tidak lagi membebani APBD.
Disamping program infrastruktur, pihaknya juga telah merancang berbagai program peningkatan mutu pendidikan, perluasan cakupan pelayanan kesehatan Krama Badung Sehat, perlindungan terhadap kelompok rentan sosial (Lansia, Veteran dan Penyandang Disabilitas) serta memberi bantuan uang hari raya kepada kepala keluarga pada hari raya Galungan, Idul Fitri, Waisak, Natal dan Imlek masing-masing sebesar Rp. 2 juta, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. AdiCipta juga berupaya membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan mengoptimalkan potensi wilayah dan sumber daya manusia setempat.
Membangun “Taman Kreativitas” di setiap desa sebagai wahana terintegrasi bagi para siswa/generasi muda hingga warga lanjut usia untuk beraktivitas dan berkreasi. “Taman kreativitas desa ini akan dibangun dengan prototipe yang sama serta dilengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi memadai,” terangnya. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan pelayanan publik akan segera dilakukan digitalisasi birokrasi. “Hal ini kami lakukan dalam upaya membangun dan memperkuat sistem informasi sebagai implementasi dari kebijakan kami untuk melakukan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya. (m/kb)
