GIANYAR, Kilasbali.com – Pemerintah memberikan alokasi dana subsidi pupuk untuk petani, dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Untuk itu, jika program ini disalahgunakan, maka tidak hanya menghambat program nasional tetapi juga merupakan tindak pidana. Karena itu, satuan Reskrim Polres Gianyar akan melakukan tindakan tegas.
Kasatreskrim Polres Gianyar, AKP Gananta, menegaskan itu, Minggu (17/11) menyikapi intensifikasi program ketahanan pangan yang dilaksanakan Polres Gianyar dan jajaran. “Pengawasan terhadap penyaluran subsidi pertanian, baik itu pupuk dan subsidi lainnya adalah kewajiban kami,” tegasnya.
Dalam mewujudkan hal ini, semua lapisan masyarakat, khususnya di Kabupaten Gianyar, Bali diminta agar melaporkan langsung ke Satreskrim Polres Gianyar, jika menemukan adanya oknum yang menyalahgunakan subsidi petani.
Disebutkan, petani yang seharusnya terdaftar sebagai penerima subsidi, wajib menerima subsidi tersebut. Namun, jika ada petani yang seharusnya menerima subsidi tapi tidak mendapatkan, Gananta meminta agar hal tersebut segera dilaporkan pada pihaknya.
“Jika ada petani yang seharusnya menerima subsidi, tapi di lapangan justru tidak menerima, bisa langsung laporkan pada saya. Kami akan tindaklanjuti, dan jika cukup bukti pasti kita proses hukum oknum yang memainkan petani,” jelas Gananta.
Gananta menegaskan, masyarakat tidak perlu takut melaporkan tindakan yang melanggar hukum. Dia memastikan, identitas pihak pelapor akan disembunyikan. “Kami pahami, masyarakat kadang tidak berani melaporkan karena takut ada ancaman dari yang dilaporkan. Kami pastikan, identitas pelapor kami sembunyikan,” tandasnya.
Namun dia berharap penyalahgunaan subsidi ini tidak pernah terjadi di Kabupaten Gianyar. Sebab hal tersebut tidak hanya merugikan petani, tetapi juga negara. Karena hal itu akan membuat petani kesusahan, dampaknya petani akan lebih memilih menjual atau mengontrakkan atau mengalihkan fungsi lahannya untuk hal yang dinilai lebih mendatangkan hasil.
Jika itu terjadi, maka swasembada pangan akan sulit dicapai. Selain itu, alam Bali tidak akan indah seperti dulu. Sebab lahan-lahan hijau yang dulunya menjadi daya tarik wisatawan akan hilang.
“Penyalahgunaan subsidi ini dampaknya sangat luas. Bahkan Bali yang pendapatannya mengandalkan pariwisata, lama-lama pariwisata itu akan terganggu, karena lahan pertanian beralih fungsi. Jika pariwisata terganggu atau turis enggan datang ke Bali karena Bali tidak lagi hijau, tentu yang rugi adalah semua pihak,” tandasnya.
Selain membidik mafia subsidi pertanian, Gananta mengatakan, pihaknya juga tengah melakukan penyelidikan terkait pekerja migran ilegal. Dalam hal ini, pihaknya membidik agennya. “Selama ini kerap ada pekerja yang terkatung-katung di luar negeri karena dibohongi orang yang menjanjikan mereka kerja di sana. Jika ada yang begini, kami minta agar segera laporkan pada kami,” ujarnya.
Terkait hal ini, Gananta juga memastikan akan menyembunyikan identitas pelapor. “Dalam menindak oknum-oknum seperti ini, tentu kami butuhkan kerjasama masyarakat, yakni dengan cara melapor langsung pada kami, identitas jika mau disembunyikan, akan kami sembunyikan. Sebab yang utama adalah menindak oknumnya, supaya tidak ada masyarakat Gianyar yang dibohongi dan terlantar di negeri orang,” tandasnya. (ina/kb)
