DENPASAR – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, mengajak seluruh anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali untuk “Ngrombo” membantu membangun Bali.
“Ini saya minta tolong dibantu. Kita ngrombo bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di Bali,” kata Mahendra Jaya saat membuka Diklatda DPD HIPMI Bali di Universitas Primakara pada Sabtu (7/9) pagi.
Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan kondisi faktual pembangunan di Bali. Ia berharap para pengusaha muda Bali, sebagai generasi penerus Bali, terdorong untuk bergotong-royong membangun Bali.
Beberapa hal yang disampaikan Mahendra Jaya antara lain adalah peran HIPMI Bali sebagai wadah pengusaha muda untuk lebih terlibat dalam berbagai permasalahan sosial di Bali, seperti kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan di Bali dalam menyalurkan dana CSR agar lebih terarah dan tepat sasaran. Mahendra Jaya berharap anggota HIPMI Bali dapat tergabung dalam forum TJSL tersebut untuk ngrombo bersama-sama membangun Bali.
Selain itu, ia juga berharap HIPMI Bali dapat memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang mereka miliki.
“Kita ingin memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kita harapkan mereka diterima bekerja di perusahaannya, paling tidak 1% dari total pekerja,” ungkap mantan Stafsus Mendagri tersebut.
Mahendra Jaya juga banyak menjelaskan berbagai permasalahan lainnya di Bali, khususnya terkait pengelolaan sampah dan kepariwisataan Bali.
Terkait sampah, Mahendra Jaya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan sampah, mulai dari penanganan sampah berbasis sumber, kemudian TPS3R dan TPST, namun masalah ini masih belum dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, ia berencana memanfaatkan teknologi yang lebih canggih dalam pengelolaan sampah, yaitu Waste Energy berupa pembangkit listrik tenaga sampah.
Sementara terkait kepariwisataan, Pemerintah Provinsi Bali akan mendorong pengembangan pariwisata yang berkualitas (quality tourism). Pemprov Bali telah mengajukan usulan kepada Menkomarves untuk dilakukan moratorium pembangunan hotel, vila, diskotik, serta beach club di kawasan Sarbagita untuk 1-2 tahun ke depan.
Di sisi lain, Ketua Umum BPD HIPMI Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, menyampaikan kesiapannya mendukung seluruh program strategis Pemerintah Provinsi Bali.
“Kami siap mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan kemajuan Bali, baik MRT, pengelolaan sampah, bandara, maupun family office,” jelasnya. (m/kb)
