TABANAN, Kilasbali.com – Ketua PAC PDIP Kediri I Nyoman Mulyadi memastikan dirinya maju sebagai bakal calon bupati dengan mendaftarkan diri dalam mekanisme penjaringan di Partai Golkar.
Meski di awal ia telah mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati dari PDIP yang menjadi induk organisasinya.
Namun dalam perjalanannya, Mulyadi pada Senin (24/6) mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati langsung ke DPD I Partai Golkar Bali.
Menyikapi itu, Ketua DPD II Partai Golkar Tabanan I Nyoman Wirya mengaku pihaknya akan menantikan instruksi lanjutan dari DPP.
“Karena DPP yang memberikan rekomendasi. Kalau rekomendasi DPP sudah siap, Golkar Tabanan pasti ikut,” jelas Wirya yang dikonfirmasi pada Selasa (25/6).
Menurutnya, hal ini pihaknya tempuh untuk menghindari perbedaan sikap di awal sebelum turunnya rekomendasi DPP.
“Kalau kami bersikap sekarang, nanti berbeda. Jadi keputusan pusatlah (DPP) yang kami tunggu,” imbuhnya.
Wirya mengungkapkan, di awal pihaknya telah mencoba melakukan pendekatan kepada Mulyadi yakni dengan mengutus salah satu kader Golkar Tabanan, I Wayan Gindera.
Namun, jawaban Mulyadi saat itu adalah dirinya akan tetap menunggu rekomendasi dari PDIP.
Karena sikap itulah, pihaknya kemudian melakukan pendekatan dengan PDIP yang berpotensi menang.
Karena sebelumnya ada instruksi dari DPP yang menyebutkan koalisi di tingkat pilkada tidak harus linear. Atau, tidak mesti dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Ada arahan dari pusat tidak mesti dengan KIM. Silahkan disesuaikan dengan situasi (wilayah) masing-masing,” ungkapnya.
Apalagi sambungnya, menurut informasi yang ia peroleh, bakal calon petahana yakni I Komang Gede Sanjaya juga sudah sempat menghadap DPP Partai Golkar.
Meski sejauh ini, Golkar dan PDIP di Tabanan belum ada komitmen apapun.
Namun dalam perjalanannya, Mulyadi pada Senin (24/6) melakukan pendaftaran di DPD I Partai Golkar Bali. Bahkan para petinggi KIM Plus di Tabanan melakukan hal serupa.
“Makanya, karena begitu perkembangannya kami menunggu instruksi DPP,” jelasnya.
Menurutnya, sesuai mekanisme proses penjaringan bakal calon bupati di internal Partai Golkar dalam pilkada serentak 2024 berawal dari DPD II. Terlebih, prosesnya sudah dimulai.
“Tapi tidak masalah. Nanti kan akan diteruskan ke DPD tingkat dua,” sebutnya. (c/kb)
