DENPASAR, Kilasbali.com – Pj Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya mengapresiasi Kementerian Agraria dan dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya Kakanwil BPN Provinsi Bali yang telah bekerja keras sehingga menjadikan Bali sebagai Provinsi pertama yang mampu meluncurkan Layanan Elektronik Secara Penuh di semua Kabupaten/Kota.
Hal tersebut disampaikannya sat memberikan sambutan pada acara Implementasi Layanan Elektronik di Provinsi Bali, Deklarasi Kabupaten Lengkap (Jembrana, Tabanan, Gianyar, Bangli), dan Launching Mobil Layanan Elektronik se-Provinsi Bali, bertempat di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Selasa (21/5).
Pada acara turut juga dihadiri oleh Menteri ATR/BPR Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PanRB Abdullah Azwar Anas, Pembina Ikatan istri karyawan dan karyawati Badan Pertanahan Republik Indonesia (IKAWATI) Annisa Pohan Yudhoyono, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Ir. Andry Novijandri, beserta penerima sertifikat.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengatakan bahwa percepatan pemetaan tanah di Bali bisa memberikan rasa aman dan kepastian kepada pemegang hak, serta akan dapat meminimalisir permasalahan tanah, seperti overlapping/tumpang tindih kepemilikan dan memudah pembuktian atas hak.
Selain itu juga bisa mencegah atau setidaknya meminimalisir adanya oknum-oknum yang bermain dan mafia tanah, serta memudahkan penyimpanan dan/atau penggunaan sertifikat tanah karena sudah berbentuk digital, seperti menghindari risiko akibat kehilangan, pencurian, pemalsuan, dan kerusakan.
“Kepada Krama Bali, Saya berpesan agar moment ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka memperoleh kepastian hukum terhadap hak atas tanahnya, dan saya mengajak kepada kita semua, mari jadikan momentum ini sebagai tonggak untuk menyatukan gerak langkah kita ke arah pelayanan yang lebih bersih dan transparan, sehingga kedepannya tidak ada lagi permasalahan di bidang pertanahan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Bali juga menyinggung tentang kondisi ekonomi di Bali. Menurutnya saat ini perkembangan perekonomian di Bali cukup bagus, secara “Ngrombo” semua pihak berpartisipasi mengentaskan kemiskinan ekstrim di Bali. Hal itu bisa dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi di Bali sebesar 5,71% lebih tinggi dari nasional yang sebesar 5,05%. “Bahkan Triwulan I 2024 dirilis oleh BPS pertumbuhan ekonomi sudah di angka 5,98%,” imbuhnya.
Untuk tingkat pengangguran terbuka di angka 2,69% lebih rendah dari nasional sebesar 4,82%. Untuk Prevalensi Stunting di Bali berdasarkan data SKI sebesar 7,2% jauh di bawah nasional sebesar 21,5%.
“Dan untuk data kemiskinan di Bali saat ini sebesar 4.25% juga masih rendah dari data nasional sebesar 9,36%. Saat ini kita bukan lagi menggarap kantong-kantong kemiskinan, namun kerak-kerak kemiskinan,” tandasnya.
Sementara Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa Mobil Layanan Elektronik semakin mempercepat layanan pertanahan. “Ini sebuah progres yang sangat baik, mudah-mudahan dengan menjangkau masyarakat dan menjemput bola maka kita semakin mempercepat layanan pertanahan,” ujarnya.
Dalam peluncuran Mobil Layanan Elektronik, AHY mendapatkan laporan bahwa sudah siap 9 kendaraan untuk didistribusikan di masing-masing kabupaten/kota dalam rangka melayani masyarakat dalam bidang pertanahan.
AHY meluncurkan layanan Implementasi Layanan Elektronik se-Provinsi Bali dan juga Mobil Keliling Layanan Elektronik. Dengan diluncurkannya Implementasi Layanan Elektronik se-Provinsi Bali, artinya saat ini Bali menjadi provinsi yang utuh menyelenggarakan layanan pertanahan secara elektronik.
Dengan demikian, Provinsi Bali akan menerbitkan seluruh produk sertifikat dalam bentuk Sertifikat Tanah Elektronik yang lebih menjamin keamanan data serta kemudahan dalam mengakses sertifikat.
Dukungan juga diutarakan oleh Menteri PANRB, bahwa pihaknya akan mengusulkan layanan digital dari Kementerian ATR/BPN dalam aplikasi Portal Nasional, karena itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. “Kami akan rapatkan di Rapat Terbatas untuk mengusulkan hal itu karena memang Kementerian ATR/BPN sangat agresif mengmbangkan, jadi jika memang di BPN siap, itu akan sangat bagus,” ujarnya.
Sebelumnya Kakanwil BPN Provinsi Bali melaporkan jika saat ini 98% tanah di Bali sudah terpetakan, dan 86% sudah bersertifikat. Hingga saat ini Kanwil BPN Provinsi Bali sudah mengeluarkan 16.965 Sertifikat elektronik, diantaranya 1.040 untuk BUMN/BUMD, 11 sertifikat tanah wakaf, dan sisanya milik masyarakat, Badan Keagamaan, dan Badan Hukum. (m/kb)
