GIANYAR, Kilasbali.com – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Gianyar kini menjadi salah satu OPD dengan tumpukan berkas profosal bansos.
Menyusul kebijakan semua proses verifikasi dan pencairan bansos ada di OPD Ganyar ini. Memperlancar pelayanan, Dinas Perkim pun terpaksa meminjam staf IT dari OPD lain.
Pantauan, Senin (11/9) suasana di Dinas Perkim memang padat aktivitas. Masing-masing staf dihadapkan tumpukan map berkas proposal permohonan bansos.
Tugas staf pun digandakan menyusul hibah pengurusan sekitar 1.500 berkas lagi dari PUPR.
Tidak ingin kelabakan, Dinas Perkim pun meminta bantuan tenaga, khususnya di bidang IT dari sejumlah instansi lainnya. Mulai dari Badan kepegawaian hingga staf RSU Sanjiwani.
“Di Meja saya berkasnya segini pak, verifikasinya pun butuh ketelitian. Apalagi banyak proposal yang kami koordinasikan lagi ke pemohonnya karena ada beberapa kesalahan secara administrasi,” ungkap salah seorang staf.
Sementara itu, anggota DPRD Gianyar, Gusti Ngurah Kapidada mengaku harus bolak balik lantaran sejumlah profosal masyarakat yang difasilitasinya banyak yang hilang.
Diduga saat penyerahan berkas dari PUPR ke Dinas Perkim ada yang ketinggalan. “Ya kami terpaksa membuat proposal baru karena beberapa berkas permohonannya tidak ditemukan. Padahal sejatinya sudah setujui,” ungkapnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Gianyar, IGN Suastika mengakui jika pihaknya menerima hibahan berkas dari Dinas PUPR. Jumlahnya pun cukup banyak, yakni mencapai 1500 berkas.
“Semua berkas itu audha masuk list persetujuan. Kami di Dinas Perkim memverifikasi hingga proses persetujuan. Hanya saja ada beberapa proposal yang masuk list, berkas belum kami temukan. Untuk mempercepat prosesnya, kami koordinasikan lagi dengan pemohon,” terangnya.
Mengenai kesiapan DiNas Perkim dalam melayani permohonan bansos ini, pihaknya pun sudah meminta bantuan dukungan staf dari OPD lainnya.
“Awalnya kami dibantu 10 tenaga, namun masih kurang, lalu ada penambahan dan kini ditangani 30 staf, sehingga proses sudah berjalan normal,” jelasnya.
Disebutkan, dengan 30 staf tersebut, sebanyak 15 staf bertugas menangani administrasi di kantor dan sisanya ke lapangan memverifikasi.
Petugas lapangan memeriksa kelayakan penerima hibah, baik kepemilikan lahan, status bangunan, kondisi bangunan sampai pada pelaksanaan bangunan fisik.
“Semuanya diperiksa, apakah realisasi sesuai dengan digambar proposal, kalau kekurangan volume kami suruh perbaiki,” jelasnya lagi.
Saat ini dari 1.500 lebih proposal sudah tertangani lebih dari 30% permohonan. Diyakinkan, sampai Desember nanti, semua proposal bisa terverifikasi baik administrasi dan lapangan.
“Ya, kadang kami harus lembur. Agar di akhir-akhir tidak kelabakan. Bagi masyarakat yang mengajukan, kami mohon bersabar,” pesannya.
Ketika ditanya adanya proposal yang hilang atau tidak ketemu, Kadis Gusti Swastika menjelaskan, menyebut hal itu tidak bisa dihindari.
“Ini baru pertama menangani dan banyak lagi. Bisa saja masih di PUPR, atau terselip. Kami berusaha selesaikan pelan-pelan,” pungkasnya. (ina/kb)
