BULELENG, Kilasbali.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan promosi dan KIE percepatan penurunan stunting di GOR Desa Patas, Gerokgak, Buleleng, Jumat (18/8).
Promosi dan KIE pencegahan stunting ini sebagai bentuk antisipasi untuk menekan kembali angka prevalensi stunting, sejalan dengan harapan Gubernur Bali Wayan Koster bahwa Bali zero stunting.
Hal ini dijelaskan oleh Anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana sebagai mitra kerja BKKBN Provinsi Bali yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut.
“Meski prevalensi stunting di Provinsi Bali terendah di tingkat nasional dengan angka 8 persen, berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, namun kita harus terus berkomitmen memberikan edukasi sehingga Bali bisa menyentuh target penurunan pravelensi stunting sebesar 6 persen atau lebih bagus lagi zero stunting seperti himbauan Gubernur,” ucapnya
Dijelaskan, melalui kegiatan ini Komisi IX DPR-RI bersama BKKBN yang merupakan mitra kerja ingin Provinsi Bali bahkan secara khusus Kabupaten Buleleng menjadi percontohan nasional intervensi stunting dengan penekanan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Sosialisasi ini tentunya menjadi modal awal dalam intervensi prevalensi stunting yang menitikberatkan kolaborasi antara pemerintahan dan masyarakat,” harapnya.
Dikatakan, masyarakat perlu mengerti bahwa stunting sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya perekonomian negara, sehingga kesadaran masyarakat harus dikuatkan.
“Stunting ini menyangkut sumber daya manusia (SDM), apa bila stunting teratasi dengan baik maka Indonesia emas di tahun 2045 bisa terwujudkan,” ujarnya
Sementara itu, I Nyoman Riang Pustaka Kepala Dinas P2KBp3A yang hadir mewakili PJ Bupati Kab Buleleng menyebutkan bahwa Desa Patas di Tahun 2023 memiliki satu balita yang terindikasi stunting.
“Walau hanya satu, tapi ini tetap harus menjadi perhatian kita semua karena secara Kabupaten, pravelensi stunting Buleleng di tahun 2022 menyentuh angkat 11 persen. Hal ini menjadi evaluasi kita bersama dan seluruh unsur perlu terlibat termasuk masyarakat yang dapat dimulai dari internal keluarga masing-masing,” jelasnya.
Komitmen masyakarat dijelaskan oleh Riang Pustaka harus dikuatkan dengan menjalankan pola hidup yang sehat, makan makanan bergizi bagi ibu hamil agar rutin memeriksakan kehamilannya di bidan setempat serta bagi calon pengantin untuk memeriksakan kesehatannya.
“Tim pendamping keluarga yang melibatkan unsur bidan, kader pkk dan kader KB ini sudah ada di masing-masing wilayah, sehingga masyarakat bisa didampingi khususnya bagi keluarga berisiko stunting,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Sarles Brabar mengucapkan terima kasih kepada Komisi IX DPR-RI serta lintas sektor yang terlibat atas komitmen kuat dalam mendukung program percepatan penurunan stunting.
“Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa melalui TPK ini juga diharapkan edukasi stunting bisa dilaksanakan secara maksimal sehingga masyarakat paham betul bagaimana pentingnya agar tidak menjadi keluarga berisiko stunting,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Sarles Brabar juga menjelaskan bahwa BKKBN sedang meningkatkan akurasi data, sehingga intervensi pemerintah dalam penurunan stunting bisa tepat pada keluarga sasaran.
“Kami sudah melaksanakan pemutakhiran pendataan keluarga 2023, tentunya melalui kesempatan ini kami berterima kasih kepada kader pendata yang telah membantu proses sehingga akurasi data ini berjalan lancar, kedepannya kami juga akan melaksanakan verifikasi dan validasi data (verval) untuk itu dimohon komitmen dari pemerintah desa dan masyarakat untuk tetap mendukung pelaksanaan kegiatan ini,” pungkasnya. (dian/bkkbn/kb)
