JEMBRANA, Kilasbali.com -Sebagai tindak lanjut upaya percepatan penurunan stunting, Perwakilan BKKBN Provinsi Bali bersama Dinas P3AP2KB Kabupaten Jembrana menggelar pertemuan Desiminasi Audit Kasus Stunting Semester II, Selasa (15/11).
Kegiatan ini dibuka Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna, dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali dr Ni Luh Gede Sukardiasi, Kepala Dinas P3AP2KB, Ni Kade Ari Sugianti, dan Sekda Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa.
Kepala Dinas P3AP2KB, Ni Kade Ari Sugianti, S.Pd., M.Pd menyampaikan melalui perpres No 72 Tahun 2021 Kabupaten Jembrana berkomitmen dalam penanganan stunting hal ini tentunya sangat mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia ke depannya sehingga kita perlu menangani dengan serius.
“Melalui kegiatan ini, kami melaporkan hasil audit kasus stunting semester II serta menyelaraskan pemahaman pemangku kebijakan terkait stunting agar bisa ditindak lanjuti dengan tepat oleh masing-masing lintas,” ujarnya.
Sebelumnya, Kabupaten Jembrana telah melakukan identifikasi melalui audit kasus stunting dengan menyasar 5 keluarga berisiko di desa pengambengan.
“Kami memilih lokasi dengan kasus stunting tertinggi di Jembrana yaitu di Desa Pengambengan sebanyak 47 kasus yang berasal dari 5 kelompok sasaran yaitu catin, bumil, ibu nifas, baduta dan balita (data berdasarkan laporan TPPS Desa Pengambengan) . Diharapkan melalui kegiatan ini kasus berisiko stunting dapat ditindak lanjuti dengan tepat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala perwakilan BKKBN Bali, dr Ni Luh Gede Sukardiasih menyampaikan bahwa kasus stunting di Provinsi Bali telah baik dan terendah se-Indonesia yaitu sebesar 10,9% dibawah target nasional sebesar 14%.
“Tentunya kita tidak bisa melihat dari kuantitas saja, sehingga kita perlu bekerja untuk meningkatkan kualitasnya diharapkan kedepannya kita dapat lebih menekan kasus berisiko stunting kalau bisa kita bisa turun hingga 2% pada tahun 2024,” imbau dr Luh de.
Dijelaskan, pencegahan stunting perlu dijalankan sejak hulu yaitu remaja. Remaja dianggap akan menjadi calon pengantin dan akan membentuk keluarga dan melahirkan anak sehingga jika tidak dicegah sejak hulu akan mempengaruhi produktivitas SDM ke depannya.
“Kita berharap remaja kita siap secara mental dan fisik untuk selanjutkan akan melakukan pernikahan sehingga ke depannya kasus stunting dapat dihindari,” harapnya.
Dia menjelaskan bahwa saat ini sedang dilaksanakan pemutakhiran Data PK22. “Kami memohon dukungan pemerintah Kab Jembrana, karena pemutakhiran data ini penting sebagai dasar kita untuk percepatan penurunan stunting,” kata dr. Luh de
Dia menambahkan, pravelensi stunting di Provinsi Jembrana sendiri menduduki 14,3 % (berdasarkan SSGI 2021) dan diharapkan ke depannya dapat turun menjadi 8,36 pada tahun 2024. Wakil Bupati Jembrana menghimbau seluruh lintas sektor untuk serius menurunkan kasus stunting berdasarkan target yang ditentukan.
“Seluruh instansi diharapkan dapat menyelaraskan tujuan dan bersinergi untuk menurunkan stunting melalui identifikasi dan desiminasi ini. Saya juga berharap seluruh pemangku kebijakan yang hadir di kegiatan ini untuk tetap berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia,” harapnya.
Menurutnya, komitmen yang kuat dapat menunjang keberhasilan program-program pemerintah kab Jembrana khususnya dalam penurunan stunting di Kabupaten Jembrana.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan pula evaluasi AKS yang dilakukan pada semester I, dari 5 kasus yang diaudit, hanya 1 kasus yang belum teratasi, yaitu kasus Baduta, karena adanya penyakit penyerta. Sementara untuk kasus catin, ibu nifas, ibu hamil dan balita, setelah dilakukan pendampingan sudah tidak beresiko.
Kegiatan Desiminasi Audit Kasus Stunting Semester II ini juga dihadiri oleh seluruh perangkat pemerintah Kab Jembrana dan kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan tim pakar yang berasal dari dokter spesialis kandungan, psikolog, dokter spesialis anak dan ahli gizi. (bkkbn/kb)
