GIANYAR, Kilasbali.com – Belum genap sebulan, kesepakatan harga daging babi yang ditetapkan oleh Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia (GUPBI) Bali untuk lokal dan pengiriman ke luar pulau Bali sudah kacau. Lantaran permintaan babi di tingkat lokal Bali masih rendah, sejumlah peternak di Gianyar malah mulai banting harga. Khawatir harga babi semakin merosot, puluhan perwakilan peternak ngadu ke DPRD Gianyar, Rabu (27/4).
Sekitar pukul 09.00 Wita, puluhan perwakilan peternak di Gianyar mendatangi Sekretariat DPRD Gianyar. Di gedung rakyat, mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta, Wakil Ketua DPRD Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra didampingi beberapa anggota DPRD dan Kadis Peternakan Gianyar, I Made Raka.
Melalui koordinatornya, I Ketut Hari Suyasa yang juga Ketua GUPBI Bali, menyebutkan jika kedatangan peternak ini lantaran kegundahan mereka terhadap daging babi. Padahal di awal Bulan April ini GUPBI bersama para peternak dan pengusaha pengiriman babi ke luar Bali sudah menyepakati harga.
Dalam kesepakatan itu, harga daging babi untuk pengiriman keluar Bali mencapai Rp 45.000 per kilogram. Sementara harga babi di Bali masih bervariatif dari Rp 35 hingga Rp 38 Ribu. “Namun sayang, harga itu direcoki hingga ada peternak yang menjual babi seharga Rp 41 ribu untuk keluar Bali. Ini akan mempengaruhi koreksi harga lokal dna berpotensi terus merosot,” ungkapnya.
Karena GUPBI hanya sebagai organisasi yang kewenangan sangat terbatas, pihaknya berharap kalangan dewan dan pemerintah ikut menyikapi kondisi ini. Terlebih. Dengan harga babi sekarang ini, dinilai sangat rendah dna bahkan hanya senilai harga produksi. “Jika kondisi ini dibiarkan, peternak yang lokal khususnya peternak menengah dan tradisional yang paling dirugikan,” tambahnya.
Lanjutnya, di tengah melambungnya harga pakan, pemerintah daerah juga diharapkan mengajukan usulan agar bahan harga pakan yang non importir seperti jagung, bisa diturunkan. Demikian juga dengan masih rendahnya konsumsi daging babi di tingkat lokal, agar pemerintah daerah ikut mengedukasi warga.
Wakil Ketua DPRD Gianyar, Ida Bagus Gaga Adi Saputra pun terenyuh dengan konsekuensi sistem pasar yang merugikan kerap merugikan peternak ini. “Meskipun ada kesepakatan harga, lantaran tidak mengikat secara hukum, unjung-ujungnya terjadi perlombaan saling memiskinkan diri,” sorotnya.
Mantan sekda ini memahami, jika regulasi sulit diterapkan dalam sistem pasar ini. Meski demikian Pemkab diminta tidak bisa abai begitu saja. Kadis peternakan diminta langsung menindaklanjuti agar semua pihak ada komunikasi untuk menciptakan pasar babi yang sehat.
Mengenai harapan adanya subsidi juga dinilai sangat beralasan, namun outputnya tetap kembali pada keseriusan pemerintah. Role model yang dikaji oleh Dinas peternakan terkait subsidi daerah ini juga patut ditindaklanjuti dengan menurunkan regulasi seperti Peraturan bupati.
“Pertemuan ini tidak akan ada artinya kalau tidak ditindaklanjuti secara serius. Karena berpotensi terjadi berulang kali,” paparnya.
Ditambahkan oleh Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta. Apa yang menjadi harapan peternak ini akan langsung ditindaklanjutinya. “Kami akan berkoorniasi dengan OPD dan saudara Bupati. Mengingat masalah ini peng disikapi segera agar persaingan harga Babi tidak parsial. Perubahan harga pasar memang seharusnya kita bisa kontrol jika komunikasi semua stakeholder terintegrasi,” pungkasnya. (ina/kb)
