MANGUPURA, Kilasbali.com – Rapimnas Kadin tahun 2021 yang berlangsung di Bali, tepatnya di BNDCC, Nusa Dua, Bali, selama dua hari, yakni tangg 3-4 Desember 2021, membawa berkah tersendiri bagi ekonomi Bali yang tengah terpuruk akibat mewabahnya SARS-CoV-2 ini.
Karena, dalam Rapimnas ini, diikuti oleh 720 peserta, dan juga ditambah 1.240 orang lebih sebagai pengikut peserta. Tak terhenti sampai dijumlah tersebut, dari sisi panitia juga membludak.
Ketua Kadin Bali I Made Ariandi menyebutkan, total keseluruhan yang mengikuti Rapimnas Kadin ini mencapai 2300 orang.
“Kurang lebih 7000 kamar hotel di-booking oleh peserta Kadin selama acara berlangsung,” kata I Made Ariandi, Minggu (5/12/2021).
Menurutnya, Rapimnas ini dihadiri seluruh perwakilan Kadin Daerah dari 34 provinsi dan asosiasi yang tergabung dalam Kadin Indonesia.
Dikatakan, Rapimnas ini bertujuan untuk berkonsolidasi, menyamakan visi-misi dan program-program dari 4 pilar utama dalam membantu pemerintah mempercepat pemulihan kesehatan dan ekonomi di masa pandemi ini.
Dia menegaskan, Rapimnas ini membawa efek domino untuk Bali dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Bahkan okupansi hotel mencapai 20 persen.
“Rapimnas Kadin di Bali diharapkan bisa membuat sektor pariwisata bangkit. Jadi melalui Rapimnas ini ada efek domino ekonomi, membangkitkan juga konsumsi, ekonomi bergerak,” tegasbya.
Ariandi menjelaskan, dalam Rapimnas yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo membahas Road Map To Indonesia 2045 dengan menguatkan tiga program utama, yakni mendukung percepatan investasi seperti spirit Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, membangun ekonomi daerah dan menciptakan kewirausahaan, serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui vokasi.
“Sesuai arahan Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia Arsjad Rasjid untuk melakukan spirit dari UU Cipta Kerja. Mempercepat dan permudah investasi, ada lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Lalu kuatkan ekonomi daerah, kebijakannya jangan disamakan, tapi lihat potensi daerahnya. Ingat, ekonomi daerah kuat, ekonomi nasional akan kokoh,” ucapnya.
Selain itu juga ada penguatan ekonomi Indonesia, yakni UMKM melalui penguatan kewirausahaan dan SDM. Bahwa UMKM harus naik kelas, dari informal menjadi formal, sehingga bisa mengakses permodalan untuk menjadi lebih besar.
“Kadin Indonesia mendorong program Ekonomi Kerakyatan yang mengedepankan kerja sama, kolaborasi menciptakan wirausaha sosial, peduli terhadap ekonomi negara, bangsa dan masyarakat. Itulah Ekonomi Pancasila yang bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungaksnya. (jus/tim/kb)
