TABANAN, Kilasbali.com – Anggota Komite I Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPD RI, I Gusti Arya Wedakarna (AWK) menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tabanan untuk melakukan kunjungan kerja, Rabu (20/1/2021).
Kunjungan kerja ini sebagai bentuk evaluasi terlaksananya Pilkada serentak yang digelar pada tanggal 9 Desember 2020 lalu yang mana pelaksanaannya berbeda dengan sebelumnya. Pasalnya, Pilkada kali ini dilaksanakan di tengah situasi pandemi Covid-19.
Ketua KPU Tabanan, I Gede Weda Subawa saat menerima kunjungan senator asal Bali ini, memaparkan hasil Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Tabanan. Dalam kostestasi itu, yang terpilih pasangan nomor urut 1 Jaya-Wira dengan presentase kemenangan suara sebesar 72%. “Hasil tersebut tanpa ada gugatan dari paslon lawannya,” ungkapnya.
Weda juga menyampaikan kendala dalam pelaksanaan Pilkada di Tabanan, yakni pada anggaran. Namun hal ini bisa diatasi, sehingga setelah pelaksanaan anggaran tersebut masih tersisa karena ada kegiatan yang tidak terlaksana.
“Untuk penerapan protokol kesehatan saat pemilihan, KPU Tabanan telah menyiapkan anggaran untuk penyediaan APD, masker dan sarung tangan sekali pakai,” imbuhnya.
Weda Subawa juga memaparkan angka golput hanya sebesar 3% dan angka kehadiran mencapai 80%. “Dari 10 kecamatan, ada tiga kecamatan yang partisipasinya di bawah 80%. Selain itu, semua di atas 80%,” sebutnya.
Subawa juga menjelaskan terobosan baru mengenai santunan bagi PPS jika ada meninggal dunia akibat minimnya anggaran yang ada. Dan selama pelaksanaan proses Pilkada serentak tidak ada PPS yang meninggal.
“Namun setelah kegiatan ada yang meninggal, yaitu ketua PPS desa Mengesta di Penebel. Kami sudah mengkaper yang bersangkutan dengan BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Weda.
Menyikapi penyampaian Ketua KPU itu, AWK sangat mengapresiasi kinerja KPU Tabanan. Menurutnya, KPU Tabanan berhasil mengelola anggaran dan juga administrasi dengan baik. AWK juga sangat terkesan dengan suasana kantor KPU Tabanan yang khas dan sering dikunjungi oleh pejabat.
Hanya saja AWK menyoroti honor KPPS yang hanya sangat kecil. Yakni seperenam dari UMR Bali. “Kita kritik keras itu karena tidak layak untuk di Bali, hanya seperenam dari UMR, kemudian dengan tugas yang luar biasa belum lagi masalah di lapangan,” ujarnya.
Ia juga berkomitmen untuk menyampaikan kendala-kendala pada saat Rapat Koordinasi Komite DPD nanti. “Mari kita berjuang dari Bali bersama-sama,” pungkasnya. (gd/kb)
