DENPASAR, Kilasbali.com – Ratusan massa dari 44 elemen masyarakat Bali yang tergabung dalam Forum Komunikasi Taksu Bali serta Bidang hukum Bali Metangi, mendatangi kantor DPD RI di Renon Denpasar, Selasa (2/11/2020).
Mereka menuntut Anggota DPD RI Arya Wedakarna (AWK) mundur dari DPD RI karena diduga merendahkan harkat dan martabat masyarakat Bali.
Ketua Forum Taksu Bali Jro Mangku Ketut Wisna menyampaikan, semeton dari tim hukum Bali Metangi yang berjumlah 30 orang advokat sudah mendatangi Polda Bali untuk melakukan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran dan pelecehan yang dilakukan AWK.
“Kita dari berbagai forum, berbagai Desa Adat se-Bali menuntut Arya Wedakarna DPD RI untuk turun, karena dia mewakili dari berbagai lapisan masyarakat Bali tetapi dia sendiri mecinderai, menodai Agama Hindu Bali, Adat Bali dan itu harus diturunkan,” ucap Jro Mangku Ketut Wisna.
Ia juga menilai hal ini bukan pertama kalinya AWK melukai hati rakyat Bali. AWK dianggap sebagai Bakta Hare Khrisna, dimana aliran ini terlarang yang sesuai dengan keputusan Kejaksaan Agung tahun 1984 107/5JA.
“Maka dia menyatakan sendiri bahwa dia adalah Bakta Hare Khrisna dan aktifitasnya sebagai Hare Khrisna dan Hare Khrisna ini telah merusak, merongrong, merubah dasar kehidupan seni, adat tradisi Hindu Bali. Maka dari itu secara kelembagaan saya meminta BK DPD RI untuk bisa memberikan sanksi kepada Arya Wedakarna dan harus memecat Arya Wedakarna,” imbuhnya.
Sementara itu salah satu perwakilan masyarakat Nusa Penida, Kadek Ganus mengatakan, pihaknya menuntut agar AWK diturunkan dari anggota DPD RI.
“Karena statemennya sudah merusak generasi muda, statemennya tidak ada yang benar, dia adalah komite 1 bidang Hukum kenapa dia menyalahi tugasnya tentang adat dan Budaya Hindu Bali. Dan yang paling penting kami dari masyarakat Nusa Penida menolak keras AWK menginjakkan kaki ke tanah Nusa Penida dalam kapasitas apapun sebelum masalah ini berjalan dengan bagus, kita akan tetap mengawal masalah ini sampai kemanapun,” tegasnya.(sgt/kb)
