DENPASAR, Kilasbali.com – Walikota Denpasar, I.B. Rai Dharmawijaya Mantra memimpin rapat evaluasi percepatan penanganan covid-19 secara virtual, Kamis (8/10/2020) bertempat di ruangan Sewaka Kertaloka, Mal Pelayanan Publik, Graha Sewaka Dharma Lumintang.
Rapat evaluasi ini dihadiri juga Sekda Kota Denpasar, A.A.N. Rai Iswara diikuti seluruh anggota GTPP, Bendesa Adat, Camat, Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar secara daring.
Dalam rapat koordinasi ini Rai Mantra mengungkapkan Grafik Peta Sebaran kasus Covid-19 di Kota Denpasar saat ini sebagian besar berwarna kuning, ada beberapa berwarna oranye dan juga berwarga hijau. Untuk daerah yang berwarna oranye penanganan covid-19 harus lebih fokus dengan melibatkan seluruh stake holder.
Walikota Rai Mantra menekankan pada intruksi Presiden RI dalam penanganan covid-19 secara Nasional. Hal ini juga tidak terlepas dari data Badan Nasional Penanggulanan Bencana yang menyatakan zona merah di Bali terdapat di dua wilayah yakni Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar.
Khusus Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali dengan data dari BNPB sebagai dasar satgas kota hingga desa melakukan langkah-langkah percepatan penanganan.
“Saya meminta seluruh anggota GTPP Kota, Kecamatan dan satgas Desa Lurah maupun Desa Adat, menjadi perhatian terutama di wilayah yang sebaran kasusnya meningkat,” pinta Rai Mantra.
Saat ini terdapat dua desa yang tingkat penularan dengan resiko rendah yakni Kelurahan Serangan dan Desa Dangin Puri Kauh yang masih dalam zona hijau atau wilayah aman.
“Kami memberikan apresiasi kepada dua desa tersebut. Sementara peta resiko wilayah yang menjadi prioritas perhatian penanganan bersama yakni Desa Ubung Kaja, Padangsambian Kaja, Padangsambian, Padangsambian Kelod, Pemecutan Kelod, Pemecutan Kaja, Tonja, Sestan, Dauh Puri dan Panjer,” ungkapnya.
Menindaklanjuti hal ini Rai Mantra minta kepada Camat yang diasistensi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar dapat melakukan fokus group diskusi mengevaluasi satu mingu kedepan dalam penurunan kasus dan warna zona wilayah.
Wilayah yang masuk dalam zona oranye harus tetap disiplin pada protokol kesehatan (prokes) dengan melibatkan stake holder pemerintah dan organisasi yang ada di desa atau banjar memberikan pemahaman sehingga tidak menimbulkan efek pada aktifitas yang lainnya.
“Nilai-nilai adat, nilai agama yakni Ketuhanan seperti upacara masih berjalan karena tidak boleh mengurangi, tetapi tata laksana diatur sesuai apa yang menjadi keputusan bersama antara PHDI dan Majelis Desa Adat,” pungkas Rai Mantra.(sgt/kb)
