MANGUPURA, Kilasbali.com – Proyek Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Tukad Mati mendapat ‘gugatan’ dari warga Legian. Warga mempertanyakan kondisi proyek yang dinilai warga tidak sesuai harapan dalam sosialisasi yang dilakukan sebelumnya.
Proyek multiyears itu dikerjakan oleh Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk dan diawasi oleh Balai Wilayah Sungai Bali Penida (BWSBP). Mewakili masyarakat adat Legian, Ketua LPM Desa Legian Wayan Puspa Negara mengaku kecewa dengan hasil penataan Tukad Mati.
“Di tahun 2017, BWSBP melakukan sosialisasi dengan gambaran sangat indah, seperti sungai-sungai di Korea,” kata Puspa Negara, Sabtu (30/5/2020).
Proyek mulai dikerjakan 2018 dan berakhir di Desember 2019. Faktanya ketika berakhir di 2019 masyraajat ribut karena, tanaman perindang di pinggir sungai yang sebelumnya ada, dibabat habis. Katanya akan diganti dengan tanaman indah.
Tanggul-tanggul yang dibangun oleh BWSBP tidak semuanya tersambung, masih ada sekitar 50 meter tanggul yang putus (belum dibangun). Hal itu menyebabkan air meluap dari sungai ketika musim penghujan.
Setelah Desember 2019, masyarakat mulai mempertanyakan kondisi Tukad Mati yang tidak sesuai harapan. (senderan kiri kanan masih ditumbuhi semak belukar) sehingga terlihat kumuh.
Padahal menurut Puspa Negara, penataan Tukad Mati diproyeksikan sebagai destinasi wisata dalam sosialisasi tahun 2017. Sempat memanggil pihak BWSBP yang dihadiri oleh pengawas Wayan Riasa, saat itu Wayan Riasa mengatakan proyek akan selesai di Februari 2020.
Sampai lewat Februari tidak ada pengerjaan apapun. Sampai saat ini semak belukar tumbuh di kiri kanan bantaran Tukad Mati. Kemudian, pohon pelindung yang dijanjikan tidak pernah ada sama sekali (tebebuya).
“Sekarang terlihat seperti proyek mangkrak, tidak ada pohon pelindung dan panas sekali. Padahal daerah kita penyumbang PHR terbesar, tapi kok treatment yang kita dapatkan seperti ini. Padahal visi kita di LPM Legian ini akan membangun air mancur raksasa sepanjang 800 meter sehingga menjadi destinasi yang unik,” bebernya.
Dalam sosialisasi bantahan dibawah dibuatkan jogging track, itu yang tidak dilakukan. Yang dilakukan oleh BWSBP, katanya mempercepat aliran air dari 55 m3 menjadi 122 m3. “Tapi membangun itu kan tidak harus untuk satu tujuan. Ketika membangun harus ada nilai tambah yang didapat dari sebuah bangunan,”
“Pelibatan aktif masyarakat dalam pembangunan kan harus terjadi. Sayangnya Direksi kit-nya tidak ada, tempat masyarakat bisa melihat schedule,” imbuhnya.
Menurut dia, pengawasan dari proyek ini sangat amat lemah, baik pengawasan dari pihak pengawas secara formal maupun pengawasan partisipatif masyarakat. Karena masyarakat tidak tahu menahu proyek ini berjalannya seperti apa.
“Kesimpulannya, kita ingin pertanggungjawaban BWSBP karena diawal dikatakan proyek ini juga untuk destinasi pariwisata. Sejauh proyek ini belum selesai kita akan tetap bergerak menuntut BWSBP dan pemerintah daerah agar proyek ini diselesaikan,” pungkasnya.
Semenatara itu, Kepala BWSBP Airlangga Mardjono saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan LPM Legian. “Iya, kami sudah diskusikan dengan beliau dan sudah disepakati beberapa hal yang akan ditindaklanjuti bersama-sama dengan para stakeholder,” tulisnya.
Sedangkan saat ditanya terkait apa saja kesepakatan tersebut, hingga berita ini diturunkan, pihaknya belum membalas pesan singkat tersebut. (jus/kb)
