TABANAN, Kilasbali.com – Wakil Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Pembukaan Rakor Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) berbasis Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yan diselenggarakan oleh Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Rabu (28/8/2019) pagi.
Kegiatan yang dipusatkan di Puri Taman Sari Resort, Umaabian, Belayu, Marga, itu juga dihadiri oleh Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kementrian Koordinator PMK, Sonny B. Harmadi, Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendes PDTT, Harlina Sulistyarini, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Agusta Ersada Sinulingga, dan Kasubdit Perdesaan Bapennas, Chairul Rizal.
Rakor ini digelar sekaligus pemantauan perkembangan KPPN di Tabanan seta melakukan evaluasi kegiatan apa saja yang telah dilakukan Kabupaten Tabanan sebagai kawasan KPPN. Dijelaskan oleh Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Kementrian Koordinator PMK, Sonny B. Harmadi, bahwa evaluasi KPPN akan dilakukan secara bertahap. “Kan tidak bisa kita hanya melihat selayang pandang, kemudiaan kita bilang, oh iya bagus. Jadi Indikator yang sangat terukur itu sangatlah penting,” jelas Harmadi.
Harmadi menjelaskan, di Pemerintahan Pak Jokowi ini, bahwa koordinasi itu sangatlah penting. Sehingga kebijakan-kebijakan kementrian di era Bapak Jokowi harus saling terkait atau sinkronisasi.”Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat fungsi sinkronisasi kita, kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan itu terus kita sinkronkan,” ucapnya..
Sebagai daerah yang menyandang status KPPN, Wabup Sanjaya menjelaskan dalam perencanaan Pembangunan Tabanan, telah menetapkan strategi mewujudkan Tabanan Serasi, yaitu menggerakan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat berbasisi usaha pertanian dan pariwisata. “Misi ini sangat relevan dengan KPPN,” ungkapnya.
Dari 23 Desa dan 5 Kecamatan yang termasuk dalam KPPN di Kabupaten Tabanan, memiliki mayoritas potensi di bidang pertanian den subsector peternakan, perkebunan dan tanaman pangan lainnya. Sehingga Tabanan sangat menunjang dan cocok dijadikan KPPN untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Sanjaya menyampaikan hasil kinerja dan perkembangan desa yang berada di kawasan KPPN. Sekilas tentang KPPN di Tabanan, telah menetapkan atau mengimplementasikan program Responsive Innovation Fund (RIF) yang popular dengan sebutan Nikosake, yakni pengembangan Nira, Kopi, Salak, dan Kelapa di lima desa kawasan Nikosake. Desa tersebut diantaranya, Sanda, Belimbing, Munduktemu, Lumbung Kauh dan Wanagiri.
Dengan PAD Tabanan yang bisa dibilang cukup kecil, dengan wilayah yang luas dan program yang sangat banyak, tidak memungkingkan Pemkab Tabanan untuk mewujudkan semua itu secar bersamaan. Untuk itu, Atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan, meminta agar Pemerintah Pusat membantu di dalam pengembangan kawasan Nikosake, yang merupakan kawasan KPPN yang ditetapkan Pusat.
“Kami mengharapkan, seluruh kementrian dan lembaga yang ada di Pemerintah Pusat dapat membantu Pemkab Tabanan dalam mengembangkan kawasan Nikosake yang notabene merupakan bagian dari kawasan KPPN yang sudah ditetapkan menjadi target RPJM Nasional,” harap Ketua DPC PDI-Perjuangan Tabanan tersebut. (*KB)
