DENPASAR, Kilasbali.com – Untuk memperkuat Birokrasi Pemprov Bali dalam mengawal pelaksanaan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Gubernur Wayan Koster melantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (10/4/2019).
12 Pejabat yang dilantik yaitu Kepala Dinas Pendidikan Drs. Ketut Ngurah Boy Jayawibawa, M.SI, Kepala Dinas Kebudayaan Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn, M.Sn, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Putu Anom Agustina, S.IP, M.Si, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali Gede Pramana, S.T, M.T, Sekretaris DPRD Gede Suralaga, S.IP, M.Si, Kadis Kelautan dan Perikanan Ir. I Made Sudarsana, M.Si, Kepala Satuan Pol. PP I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, SH,M.Si, Kadis Perhubungan Ir. I Gede Wayan Samsi Gunarta, M.Appl, Sc.
Kadis Ketahanan Pangan Ir. Wayan Jarta, MM, Kepala Biro Humas dan Protokol Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana, SH, M.Si, Karo Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, SH, Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah I Ketut Sukra Negara, S.Sos, M.Si. Pada saat bersama, Gubernur juga melantik dr. Made Yuniti sebagai Direktur UPTD RS Mata Bali Mandara.
Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa proses pengisian jabatan di semua struktur dilakukan secara objektif, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara sekala maupun niskala. Lebih jauh dia mengurai, proses pengisian 12 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah didahului dengan pembentukan panitia seleksi yang melibatkan orang-orang profesional dan berpengalaman. “Dari unsur birokrasi ada Sekda, Inspektur dan Kepala BKD. Selain itu, kita juga melibatkan kalangan independen yaitu akademisi,” imbuhnya.
Dengan keterlibatan panitia seleksi yang profesional dan berpengalaman, Koster mempercayakan sepenuhnya proses seleksi hingga akhirnya keluar nama-nama yang masuk tiga besar pada masing-masing jabatan yang akan diisi. “Saya langsung putuskan bahwa yang dilantik adalah yang nilainya tertinggi atau menempati rangking satu. Saya tak mau mengotak-atik nilai, itu dosa karena itu sama dengan mengubah nasib orang,” ucapnya.
Unsur profesionalisme, kompetensi dan pengalaman menjadi pertimbangan utama Gubernur Koster dalam pengisian jabatan di setiap jenjang. Ia lantas mencontohkan Wayan Adnyana yang dilantik sebagai Kadis Kebudayaan.
Menurut Koster, pria yang akrab disapa Kun dan sebelumnya menjabat sebagai Ketua LP2MPP ISI Denpasar adalah sosok yang kritis. “Waktu saya duduk di DPR, dia sering mengkritisi saya,” ujar Koster yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Perjuangan Provinsi Bali. Namun hal itu tak lantas mempengaruhi objektifitasnya dalam mengambil keputusan. “Dia ranking 1 dan kemampuannya sangat saya butuhkan,” ujarnya.
Sosok lain yang menarik perhatian dalam pelantikan pejabat kali ini adalah Kadis Perhubungan I Gede Wayan Samsi Gunarta yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Fasilitasi Pengadaan Tanah Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Badan Pengembangan Wilayah, Kementerian PUPR. Koster mengenal yang bersangkutan karena merupakan adik kelasnya di ITB dan dia tahu betul kemampuannya di bidang akademis.
“Kebetulan saat seleksi nilainya bagus dan ranking 1,” ucapnya. Koster menaruh harapan besar terhadap Samsi untuk mengaktualisasikan sejumlah program prioritas di bidang perhubungan antara lain konsep transportasi publik darat, laut, udara yang terintegrasi untuk meningkatkan konektivitas antar pulau dan kabupaten/kota.
Selain itu, Samsi juga diminta mematangkan master plan kereta api dan wisata laut keliling Bali dengan dukungan transportasi yang baik. Koster berharap, Samsi memanfaatkan akses yang dimilikinya ke pusat untuk memuluskan berbagai program di bidang transportasi. “Saya ingin rancangannya tuntas tahun ini dan tahun 2020 sudah bisa dilaksanakan,” tambahnya.
Nama lain yang disinggung Gubernur Koster adalah Kasatpol PP I Dewa Nyoman Rai Dharmadi yang notabene adalah putra dari tokoh Partai Demokrat Ngakan Made Samudra. Lolosnya nama Rai Dharmadi dalam jajaran pejabat eselon II membuktikan objektivitas Koster dalam pengisian pejabat tinggi pratama. Sementara kepada Karo Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Koster mengingatkan bahwa ada sejumlah produk hukum berupa Perda dan Pergub yang harus dikerjakan dan ditarget rampung tahun ini.
Ranperda yang tengah digodok diantaranya Rancangan Perda Tentang Standar Kesehatan, Pemajuan Kebudayaan, Penggunaan Motor dan Mobil Listrik dan Wajib Belajar 12 Tahun. Sementara untuk Pergub ada 17 rancangan antara lain sistem pertanian organik, pekerja lokal Bali, pembatasan toko modern dan perlindungan sumber mata air.
Mengakhiri arahannya, Koster minta seluruh jajarannya bekerja dengan baik, selurus-lurusnya dengan semangat ngayah. “Bekerja cerdas, cermat dan pahami tugas pokok dan fungsi. Jabarkan sesuai dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” tegasnya. Selain itu, seluruh OPD juga diharapkan mengintensifkan sinergi dengan Kabupaten/Kota. (rls*/kb)
