DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster dengan tegas menginginkan jajaran dan wilayah kerja provinsi Bali agar terbebas dari tindak pidana korupsi. “Saya sangat berharap yang namanya korupsi apalagi operasi tangkap tangan (OTT) tidak terjadi di Bali. Kalau kedapatan melakukan dan dipanggil ke kantor KPK itu ada yang bilang rasanya seperti naik ‘tangga sorga’. Ada juga istilah yang bilang jus apa yang paling cepat dan manjur untuk menurunkan berat badan? Jawabannya jus KPK, pasti cepat turun drastis berat badannya setelah dipanggil KPK, tidak bisa tidur,” kata Gubernur dalam sambutannya membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi Provinsi Bali di Gedung wiswa Sabha Utama, kantor Gubernur Bali, Jumat (15/3/2019) siang.
Dihadapan segenap bupati/walikota atau perwakilan dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Bali serta jajarannya, Gubernur Koster yang didampingi Sekda Dewa Made Indra mengingatkan untuk hati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut anggaran. “Saya pun kalau mengambil keputusan akan setiap saat berdiskusi dengan pak Sekda, sudah benar atau tidak sesuai dengan hukum, harus dipastikan betul secara administrasi. Saya tidak mau ada hal-hal yang bermasalah di kemudian hari,” tutur Gubernur kelahiran Singaraja, Kabupaten Buleleng tersebut.
Gubernur juga mengharapkan semuanya mengedepankan dedikasi yang baik dalam bekerja yang didukung pula oleh komitmen. “Yang penting bekerja sesuai dengan visi dan misi, sesuai dengan harapan masyarakat, itu saja cukup. Kepuasan itu tidak ada batasnya, jadi kalau sudah dirasa cukup ya distop saja kepuasannya,” ujarnya.
Rapat evaluasi tersebut dilaksanakan untuk tata kelola pemerintahan yang baik di provinsi Bali dimana mencakup pengelolaan APBD, SDM, barang dan jasa serta aset dan perijinan. Disamping itu juga untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dan hingga pencegahan korupsi di sektor swasta.
“Korupsi adalah persoalan serius, harus disikapi dengan penindakan dan pencegahan dan menjadi fokus pemerintahan Indonesia saat ini. Saya ingin mendukung dan mengapresiasi tinggi kerja KPK di Bali agar Bali bersih dan besas korupsi,” tutup ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.
Di sisi lain Koordinator unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha merasa senang dengan komitmen Gubernur Bali dan jajaran dalam rapat evaluasi yang juga sebagai rencana aksi untuk pencegahan korupsi di Bali tersebut. “Saya apresiasi dan senang sekali karena bapak Gubernur memastikan untuk hadir langsung karena tentu saja menganggap acara ini amat penting untuk pengelolaan pemerintahan kedepan. Saya bilang begini karena berdasar pengalaman, saham terbesar untuk keberhasilan ataupun kegagalan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah adalah karena komitmen kepala daerahnya, besaran pengaruhnya lebih dari 50 %,” tukas Suwandha.
Suwandha juga mengharapkan jajaran OPD dan ASN segera melengkapi pelaporan pajak dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) karena juga jadi salah satu faktor yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu reformasi birokrasi dan pelaporan gratifikasi juga jadi sorotan utama agar pengelolaan pemerintahan bisa berjalan bersih dan bebas indikasi korupsi. (rls*/kb)
