Gubernur Koster Tetapkan UMP Bali 2027 Naik 42,15 Persen Jadi Rp4,55 Juta

DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287,00 per bulan. Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027, yang ditetapkan pada hari Jumat (Sukra Umanis, Ukir), 20 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80.
Besaran UMP Bali Tahun 2027 ini mengalami kenaikan progresif sebesar Rp1.351.828,00 atau sekitar 42,15 persen dibandingkan dengan UMP Bali tahun 2026 yang berada di angka Rp3.207.459,00.
Selain UMP, Gubernur Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 khusus untuk sektor Hotel Bintang (sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025) sebesar Rp4.644.907,00 per bulan. “Kebijakan pengupahan terbaru ini akan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2027,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (21/11).
Penetapan UMP tahun 2027 ini didasarkan pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026 serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Keputusan ini juga merupakan respons atas aspirasi langsung yang disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali pada 21 Oktober dan 20 November 2026. Serikat pekerja mengusulkan agar penghitungan UMP tidak lagi menggunakan formula pengupahan lama, melainkan memakai pendekatan berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Dengan besaran KHL tahun 2027 yang ditetapkan sebesar Rp5.604.481,00, nilai UMP Bali 2027 sebesar Rp4.559.287,00 kini telah memenuhi 81,35 persen dari KHL. Angka pemenuhan KHL ini melonjak signifikan dibandingkan tahun 2026 yang hanya mencapai 61,54 persen (UMP Rp3.207.459,00 berbanding KHL Rp5.253.107,00).
Gubernur Bali menginstruksikan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, serta seluruh pelaku usaha agar melaksanakan keputusan UMP ini dengan penuh tanggung jawab.
Melalui kenaikan upah ini, para pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah, serta para pekerja di sektor pariwisata diharapkan akan merasakan peningkatan pendapatan yang signifikan.
Hal ini diyakini mampu mendongkrak daya beli masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan Niskala-Sakala. (Jus/kb)

















