DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka The 2nd Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2026 di Ballroom Wantilan, Prama Sanur Beach Bali, Sanur, Sabtu (17/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menekankan pentingnya penguatan daya saing pariwisata Bali melalui pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, serta dukungan kebijakan pembiayaan dari pemerintah pusat yang mempertimbangkan karakteristik dan kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional.
ITMW 2026 merupakan forum tahunan yang digagas MarkPlus Tourism (MCorp) dengan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pariwisata nasional, mulai dari pemerintah, pengelola destinasi, pelaku industri, akademisi, hingga praktisi pemasaran. Mengusung tema “Reimagining Tourism: In a Fragmented World!”, kegiatan ini diselenggarakan selama lima hari, mulai 14 hingga 18 Oktober 2026, di sejumlah lokasi di Bali. Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi, mengembangkan inovasi, serta merumuskan strategi peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tengah dinamika global.
Founder and Chair MCorp, Hermawan Kartajaya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ITMW 2026 diarahkan untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia melalui integrasi promosi digital, pemberdayaan komunitas lokal, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ia menilai Bali memiliki keunggulan dalam pengelolaan pariwisata sehingga layak menjadi tempat pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. “Saya pikir, semua harus belajar dari Bali, juaranya di Indonesia,” ujarnya. Rangkaian ITMW 2026 juga diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain kompetisi meracik kopi, aksi konservasi lingkungan dan pelepasan tukik, pembahasan digitalisasi dan penerapan kecerdasan artifisial (AI), serta konferensi yang menghadirkan sejumlah pembicara nasional.
Gubernur Koster menyampaikan pandangannya mengenai peran strategis pariwisata dalam pembangunan ekonomi. Menurutnya, pariwisata merupakan sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang kehidupan dan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas. Pandangan tersebut, menurut Koster, telah dipelajarinya sejak menjabat sebagai anggota DPR RI, baik dari aspek teknokratis maupun filosofi ekonomi. Dengan mengacu pada Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, ia menjelaskan bahwa pada tingkatan kebutuhan tertentu, kegiatan berwisata menjadi bagian dari kebutuhan manusia. “Karena itu, pariwisata adalah dunia yang paling nyata. Kalau kita mampu mendorong pertumbuhan sektor ini, maka akan berdampak pada sektor yang lain. Karena itu, harus dibangun dengan sangat detail,” katanya.
Gubernur Koster selanjutnya memaparkan perkembangan sektor pariwisata Bali yang terus menunjukkan pertumbuhan positif. Pada 2025, jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke Bali tercatat mencapai 16,3 juta kunjungan. Berdasarkan data yang dipaparkannya, sektor pariwisata Bali menghasilkan devisa sebesar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp319,9 triliun. Gubernur Koster juga menyebutkan besarnya peranan sektor pariwisata dalam menopang perekonomian daerah. “Kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bali juga sangat tinggi, yaitu 66 persen,” sebutnya.
Pertumbuhan sektor pariwisata tersebut, menurut Gubernur Koster, memberikan dampak positif terhadap sejumlah indikator makroekonomi Bali, antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kendati demikian, perkembangan pariwisata yang pesat juga menghadirkan berbagai tantangan yang membutuhkan penanganan serius, mulai dari alih fungsi lahan sawah, persoalan sampah dan kemacetan, keterbatasan infrastruktur dan transportasi publik, hingga meningkatnya kasus penodaan tempat suci. Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan tersebut, namun membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar dapat ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Berkaitan dengan kondisi tersebut, Gubernur Koster mendorong pemerintah pusat agar kebijakan pengalokasian dana transfer ke daerah tidak hanya menggunakan pendekatan yang seragam, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan kontribusi masing-masing daerah terhadap perekonomian nasional. Menurutnya, Bali memiliki kondisi yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain karena harus menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang tidak hanya melayani masyarakat setempat, tetapi juga mendukung aktivitas jutaan wisatawan yang datang setiap tahun. “Setahu saya sejak duduk di DPR, kita belum pernah membuat kebijakan yang memperhatikan kondisi spesifik daerah. Transfer dana pembangunan untuk infrastruktur dipolakan dengan treatment yang hampir seragam untuk setiap daerah. Akibatnya kita tak memandang wilayah seperti Bali yang memberi kontribusi cukup besar bagi negara,” urainya.
Gubernur Koster menegaskan bahwa pengembangan pariwisata berkualitas tidak cukup hanya mengandalkan kekayaan budaya dan keindahan alam yang dimiliki Bali. Diperlukan dukungan ekosistem pariwisata yang memadai, terutama infrastruktur, transportasi, pengelolaan sampah, dan ketersediaan air bersih. Seluruh komponen tersebut harus dikembangkan secara terintegrasi untuk menjaga kenyamanan wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Bali. “Kalau budaya, itu memang sudah anugerah. Tapi untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas, itu saja tak cukup. Transportasi dan infrastruktur harus bagus, sampah teratasi, air tersedia dan lain-lain,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gubernur Koster mengingatkan bahwa persaingan pariwisata saat ini tidak lagi terbatas antardaerah di Indonesia, melainkan telah berlangsung pada tingkat internasional. Bali harus mampu bersaing dengan destinasi wisata di negara-negara tetangga yang terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas infrastruktur. Karena itu, ia menilai Singapura, Malaysia, dan Thailand dapat menjadi tolok ukur dalam pengembangan pariwisata Bali ke depan. “Negara-negara itu yang kami jadikan role model untuk ditiru. Sebab kalau tidak, daya saing Bali akan turun,” tambahnya.
Untuk mempercepat pembenahan tersebut, Gubernur Koster berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan pembiayaan yang lebih proporsional bagi Bali. Dari kontribusi devisa pariwisata yang disebutnya mencapai Rp176 triliun, ia mengusulkan agar Bali dapat memperoleh dukungan pembiayaan dengan nilai setara sedikitnya 5 persen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur antarwilayah. Menurutnya, dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan membantu Bali meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat konektivitas, serta menjaga daya saing pariwisata dalam jangka panjang.
Gubernur Koster optimistis bahwa peningkatan kualitas infrastruktur dan penguatan daya saing pariwisata Bali tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan devisa pariwisata. Setelah fondasi infrastruktur Bali semakin kuat, pengembangan pariwisata dapat diarahkan pada peningkatan konektivitas dan kolaborasi dengan berbagai destinasi di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan semangat penyelenggaraan ITMW 2026 yang mendorong sinergi dan pengembangan pariwisata nasional secara berkelanjutan. “Ini juga akan mengangkat ekonomi nasional karena devisa makin tumbuh. Setelah itu, baru kita mulai bicara bagaimana mengkoneksikan pariwisata Bali dengan daerah lain, sebagaimana yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Forum ITMW ini,” pungkasnya.(*m/k)
