DENPASAR, Kilasbali.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali bergerilya melakukan investigasi terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara acak ke sejumlah wilayah di Bali pada Jumat (16/10).
Langkah sidak tanpa pemberitahuan ini dijalankan setelah pimpinan ORI Pusat resmi menetapkan Provinsi Bali masuk ke dalam zona titik merah krisis energi nasional.
Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan ORI Bali, Ida Bagus Kade Oka Mahendra, mengungkapkan bahwa timnya sudah bergerak mengumpulkan data riil di lapangan.
Pengawasan ini ditujukan untuk memetakan akar masalah kelangkaan distribusi BBM di berbagai titik SPBU.
“Yang namanya datang tiba-tiba, tidak bisa memberitahukan di nama locus-nya. Random di wilayah Bali,” ujar Ida Bagus Kade Oka Mahendra pada Jumat (16/10).
Oka Mahendra menjelaskan, pengawasan lapangan ini sudah dilangsungkan sejak Kamis (15/10), sehari pascaketerangan pers pimpinan ORI Pusat di Jakarta.
Pihaknya mengonfirmasi bahwa kondisi kelangkaan bahan bakar di Bali telah berada pada tingkatan kritis. “Ya masuk (titik merah) dalam kelangkaan tersebut,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Rabu (14/10), ORI menyampaikan keterangan pers untuk menyikapi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda 25 provinsi di Indonesia.
Lembaga pengawas pelayanan publik ini mengidentifikasi adanya gangguan logistik hingga ketidaksesuaian pasokan BBM bersubsidi di berbagai wilayah.
Dari paparan dalam keterangan pers itu, Provinsi Bali masuk di antara 25 provinsi yang mengalami kelangkaan bahkan masuk kategori zona titik merah.
Penyampaian hasil pemantauan awal krisis pasokan bensin tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Bidang Perekonomian ORI, Dr. Abdul Gofar.
Pihaknya mengonfirmasi telah mengumpulkan laporan dari 24 perwakilan daerah sebelum akhirnya bertambah menjadi 25 provinsi yang mengalami kendala distribusi dan antrean kendaraan memanjang di SPBU.
Gofar membeberkan, fenomena antrean kendaraan mengular serta ketidaktersediaan stok Pertalite maupun Solar dilaporkan terjadi di sejumlah daerah, seperti Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, hingga Jawa Barat.
Ia memaparkan indikasi awal pemicu krisis pasokan energi di tingkat daerah dipengaruhi oleh hambatan logistik dan jadwal pengiriman armada.
Khusus untuk wilayah Bali, tim pengawas menemukan adanya kemacetan jalur distribusi laut pada fasilitas dermaga penampungan utama.
“Di Bali misalnya, tim Ombudsman menemukan bahwa telah terjadi keterlambatan kapal dan bongkar di terminal IT Manggis,” ungkap Gofar.
Selain kendala keterlambatan kapal tanker di Terminal IT Manggis, Ombudsman RI turut menyoroti ketimpangan antara kuota pasokan resmi dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Kesenjangan tersebut diperparah oleh keterbatasan kapasitas operasional SPBU serta adanya dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum spekulan. (c/kb)
