TABANAN, Kilasbali.com – Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta keberadaan dan aktivitas Koperasi Desa (Kopdes) dan Koperasi Kelurahan (Kopkel) tidak bersaing dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang sudah ada.
Bila perlu, baik Kopdes maupun Kopkel berkolaborasi dengan Bumdes yang telah ada di desa atau kelurahan masing-masing. Demikian juga dengan badan usaha milik daerah (Bumda).
“Yang penting, satu, unit usaha yang dijalankan (Kopdes/Kopkel) jangan ada persaingan dengan Bumdes, Bumda, atau koperasi lainnya. Bila perlu, supaya berkolaborasi dalam mengelola usahanya,” ujar Koster pada Senin (21/7) di Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur.
Koster hadir di desa itu untuk mengikuti peluncuran 80 ribu kelembagaan Kopdes dan Kopkel Merah Putih oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, secara daring (dalam jaringan).
Peluncuran itu sendiri terpusat di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
Sementara Koster ditemani Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, mengikuti peluncuran itu dari Kopdes Merah Putih Gadungan.
Khusus di Bali saja, ada 636 desa dan 80 kelurahan sehingga total kopdes dan kokel yang dibentuk sebanyak 716 unit. Khusus di Tabanan, ada 133 desa yang sudah terbentuk dan memiliki akta notaris.
Selain meminta agar tidak ada persaingan, Koster juga meminta pengelolaan kopdes maupun kopkel dikelola secara baik, terutama dari sisi pendanaan dan keuangannya.
“Supaya berputar dengan sehat dan memastikan bisa untung. Pengalaman terdahulu banyak koperasi mati karena tidak dikelola dengan baik,” sebut Koster.
Koster menyebutkan, operasional kopdes dan kopkel di Bali akan berproses. Ia mengambil contoh Kopdes Merah Putih Gadungan yang sudah beroperasi saat ini bisa dijadikan contoh oleh kopdes atau kopkel lainnya.
Unit usahanya mulai dari kebutuhan pokok, elpiji, pupuk, pertanian, perikanan, apotek dan klinik.
“Harapan kami, bisa jalan dengan baik agar upaya di Bali mewujudkan kedaulatan pangan bisa diwujudkan di desa melalui lembaga koperasi,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM Naker) Tabanan, I Nyoman Putra, menyebutkan bahwa Kopdes Merdeka Gadungan memang sengaja diambil sebagai contoh dan diusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM.
“Karena, Koperasi Merah Putih di Desa Gadungan ini pendekatannya melalui pengembangan dengan kondisi awal sebagai koperasi simpan pinjam (KSP),” jelas Putra.
Secara prinsip, sambung Putra, dari sisi keanggotaannya juga sudah sejalan dengan Kopdes Merah Putih dengan jumlah anggota saat masih menjadi KSP sebanyak 760 orang warga desa setempat.
“Dari sisi latar belakang sudah linear dengan Kopdes Merah Putih. Hasil musdes (musyawarah desa) kemarin memutuskan untuk pengembangangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat masih menjadi KSP, Kopdes Merah Putih Desa Gadungan sudah beroperasi dengan baik. Total aset yang dikelola mencapai Rp 9 miliar lebih.
“Dari tiga pendekatan (pembentukan kopdes/kopkel), musdes sepakat menggunakan pengembangan. Kalau pengembangan hanya perlu PAD atau perubahan anggaran dasar,” jelasnya.
Soal modal, Putra menyebutkan bahwa roh utama koperasi adalah dari anggota untuk anggota melalui simpanan pokok dan wajib. Sementara untuk skema permodalan melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk sementara ini masih berupa plafon pinjaman.
“Kalau dana desa, saya belum berani komentar. Kami harus lihat dulu regulasinya karena ini berkaitan juga dengan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Yang jelas, di Tabanan sudah ada 133 desa yang sudah memiliki akta per 17 Juni 2025 kemarin,” sebutnya.
Dari 131 kopdes yang sudah berakta di Tabanan, dua di antaranya terbentuk melalui proses pengembangan koperasi yang ada. Selain Desa Gadungan, Kopdes Merah Putih Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, juga lahir dari pendakatan yang sama.
“Sisanya, 131 desa melalui pembentukan baru. Belum semuanya beroperasi karena setelah peluncuran ini aka nada pengembangan dan afirmasi dari pemerintah pusat melalui pelatihan SDM dan dukungan regulasi agar kopdes ini bisa berakselerasi,” pungkasnya. (c/kb)
