TABANAN, Kilasbali.com – Komisi III DPRD Tabanan mendorong percepatan pembentukan tim siber pendapatan untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Dorongan itu ditekankan Ketua Komisi III DPRD Tabanan, Anak Agung Nyoman Dharma Putra setelah pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan.
Menurutnya, dari hasil kunjungan kerja pada Senin (14/7), pihaknya melihat ada beberapa kendala yang menyebabkan optimalisasi penerimaan PAD masih rendah.
Kendala yang ditemukan tersebut ada yang bersifat teknis dan ada juga yang terkait dengan koordinasi antarlembaga.
“Karena itu, pembentukan tim siber pendapatan harus segera direalisasikan sesuai janji Bupati Tabanan,” ujar Dharma Putra.
Ia menyebutkan, masih banyak potensi PAD di Tabanan, baik dari sektor pajak dan retribusi, yang belum tergarap optimal.
Untuk itu, keberadaan tim siber pendapatan diyakini bisa membantu pemerintah untuk mengintegrasikan data, mempercepat transaksi, serta memperkuat pengawasan terhadap sektor-sektor penyumbang PAD.
Di samping itu, sistem ini juga diyakini akan membantu kendala sosialisasi kepada masyarakat selaku wajib pajak. Khususnya, yang terkait dengan tata cara pembayaran pajak daerah.
Ia memberikan contoh, masyarakat masih berpikir harus menunggu kitir atau SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
“Padahal, dengan NOP (Nomor Objek Pajak) saja sudah bisa membayar. Ini artinya, sosialisasi ke masyarakat masih kurang. Tim Siber Pendapatan ini yang nanti akan membantu menyelesaikan persoalan (sosialisasi) itu,” tukasnya.
Selain sektor pajak, Komisi III juga melihat sektor pendapatan dari retribusi dari sewa aset juga masih rendah. Bahkan, beberapa di antaranya ada yang nilainya kecil dan tidak sebanding dengan nilai ekonomis lahan yang disewakan.
Dengan kondisi seperti itu, pihaknya menilai perlu adanya kajian ulang untuk menentukan nilai sewa yang ideal sesuai nilai ekonomis dari aset lahan yang disewakan.
Sementara itu, Kepala Bakeuda Tabanan, I Wayan Kotio, menyebutkan pihaknya akan berupaya merealisasikan pembentukan tim siber pendapatan tersebut.
Sejauh ini, sambungnya, upaya untuk optimalisasi PAD sudah dilakukan dengan membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan yang melibatkan Badan Pertanahan Negara (BPN) dan APH atau aparat penegak hukum.
“Tim ini sudah jalan. Hanya saja, belum dievaluasi. Nanti, kami akan koordinasi kembali. Termasuk, soal pembentukan Tim Siber Pendapatan itu,” jelas Kotio. (c/kb)
