TABANAN, Kilasbali.com – Komisi III DPRD Tabanan kembali menggaungkan program optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD yang dirasa belum memberikan progres baik.
Sebab, optimalisasi PAD untuk saat sekarang sangat diperlukan mengingat banyaknya aturan dan kebijakan baru dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan anggaran daerah.
Bahkan, aturan maupun kebijakan baru itu bisa berdampak terhadap postur anggaran daerah. Sehingga ke depannya, kondisi keuangan daerah diprediksi akan semakin ketat.
Ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Tabanan, Anak Agung Nyoman Dharma Putra, usai memimpin rapat kerja dengan beberapa organisasi perangkat daerah atau OPD yang menjadi mitra kerja, Selasa (4/2).
“Kami dorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan unit-unit penghasil,” tegas Dharma Putra.
Menurutnya, optimalisasi PAD penting dilakukan untuk mengimbangi kebijakan atau aturan baru dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan anggaran.
Ia menyebut salah satu aturan yang terbaru terkait anggaran adalah Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Dengan berlakunya kebijakan tersebut, pastinya akan berpengaruh terhadap postur anggaran daerah khususnya yang berkaitan dengan transfer keuangan dari pusat kepada daerah. Sehingga optimalisasi PAD mendesak untuk dilakukan.
“Kami dorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan unit-unit penghasil. Di sana bisa terlihat pemasukan riil. Baik dari opsen pajak maupun optimalisasi pajak dan retribusi, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sifatnya tentatif,” jelasnya.
Karena itu, sambungnya, Komisi III yang membidangi urusan keuangan daerah meminta Pemkab Tabanan melalui seluruh OPD penghasilnya memberikan progres nyata dalam upaya peningkatan PAD. Terlebih, program itu telah beberapa kali dibahas secara bersama.
Dharma Putra menyebut, pihaknya akan segera mengagendakan rapat serupa dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas soal optimalisasi PAD ini. Ini karena, dalam beberapa rapat yang digelar, tidak semua OPD penghasil bisa hadir.
“Kami akan kroscek dulu ke Sekwan, apakah ada kesalahan dalam undangan atau memang mereka tidak hadir. Yang pasti, dalam rapat kerja berikutnya kami harap seluruh pimpinan OPD penghasil bisa datang,” pungkasnya. (c/kb)
