TABANAN, Kilasbali.com – Sepanjang 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan melakukan upaya pemeliharaan terhadap saluran irigasi yang ada sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
Setidaknya, upaya pemeliharaan tersebut telah dilakukan terhadap 27 saluran rehabilitasi melalui proyek pemeliharaan dan rehabilitasi dengan anggaran keseluruhan mencapai Rp 13,52 miliar.
Proyek pemeliharaan dan rehabilitasi saluran irigasi itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi ribuan hektar sawah di Tabanan.
Proyek terakhir yang dilaksanakan yakni saluran irigasi di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri, dengan anggaran mencapai Rp 1,46 miliar.
Ini seperti diungkapkan Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Penataan Kawasan, dan Permukiman (PUPRPKP) Tabanan, I Gusti Made Wira Ariadi, Kamis (5/12).
“Proyek terakhir yang rampung adalah rehabilitasi saluran irigasi di Nyitdah,” katanya.
Menurutnya, proyek terakhir itu melengkapi kegiatan yang sama seperti dilakukan di Kecamatan Pupuan, Selemadeg Barat, dan Baturiti.
Bila dirinci lagi, proyek rehabilitasi saluran irigasi ini di antaranya daerah irigasi Antosari Bulung Daya dengan luas 661 Hektar di Kecamatan Selemadeg Barat dengan anggaran Rp 1,7 miliar.
Berikutnya rehabilitasi daerah irigasi Sabah Hulu seluas 382 hektar di Kecamatan Pupuan dengan anggaran Rp 2,12 miliar.
Perbaikan daerah irigasi Penyalin di Kecamatan Kerambitan dengan anggaran sebesar Rp 198 juta. Perbaikan daerah irigasi Yeh Matan di Kecamatan Selemadeg Timur senilai Rp 383 juta.
Berikutnya rehabilitasi daerah irigasi Tiying Gading di Kecamatan Pupuan dengan luasan sekitar 410 hektar dan anggarannya Rp1,46 miliar.
Perbaikan daerah irigasi Selabih di Kecamatan Selemadeg Barat senilai Rp198 juta. Perbaikan daerah irigasi Kediri di Desa Banjar Anyar senilai Rp198 juta.
Selanjutnya, rehabilitasi Subak Pinge di Kecamatan Marga senilai Rp199 juta dan rehabilitasi daerah irigasi Buruan di Kecamatan Tabanan senilai Rp199 juta.
Ia menjelaskan, kegiatan rehabilitasi tersebut selain karena banyak yang merupakan aset daerah, ada juga yang berdasarkan permohonan masyarakat.
“Kami berupaya memberikan perhatian maksimal terhadap jaringan irigasi. Termasuk merespons permohonan masyarakat untuk kepentingan subak, selain karena faktor usia jaringan irigasi yang cukup tua dan banyak bocor, juga karena faktor bencana alam banyak saluran air yang tertimbun longsor,” jelas Wira Ariadi.
Pemeliharaan jaringan irigasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan gotong royong antara Dinas PUPRPKP dengan petani maupun Dinas Pertanian.
“Jika dibandingkan dengan pengerjaan rehabilitasi pada 2023, tahun ini jumlahnya sudah mulai meningkat dan berharap tahun depan dapat lebih maksimal lagi,” pungkasnya. (c/kb)
