DENPASAR, Kilasbali.com – Untuk meningkatkan serta menyelaraskan kualitas pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta seluruh desa dan kelurahan se-Bali, BKKBN Bali menggelar Workshop Penguatan Konvergensi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten/Kota Se-Bali di Swisbelt Resort, Watu Jimbar, Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (6/12).
Workshop ini dibuka Kepala Dinas PMD dan Dukcapil Provinsi Bali, Putu Anom Agustina selaku Sekretaris Ketua TPPS Provinsi Bali mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra selaku Ketua TPPS Provinsi Bali.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Sarles Brabar menyampaikan, workshop ini untuk meningkatkan pemahaman program penurunan stunting, sinkronisasi, management data, dan konvergensi percepatan penurunan stunting dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan desa dan kelurahan. Workshop ini melibatkan Bappeda, Dinas Kesehatan, PMD, dan OPD KB se-Bali.
Dikatakan, dalam workshop ini Satgas Stunting Provinsi Bali menyampaikan tentang kebijakan dan evaluasi pentahelix dalam penurunan stunting. Kemudian evaluasi tematik, baik itu audit kasus, minilokakarya, pendampingan keluarga dan elsimil. “Managemen data dan pelaporan percepatan stunting, dan program Dahsat/Dapur Sehat Atasi Stunting. Juga disampaikan program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) oleh Ketua Pokja,” jelasnya.
Sarles Brabar juga menyampaikan terkait penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Menurutnya, dibutuhkan pendekatan intervensi yang komprehensif. Intervensi ini mencakup aspek penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi. “Dengan berbagai kompleksitas maka penurunan stunting harus terfokus pada keluarga berisiko stunting,” tegasnya.
Sementara itu, Anom Agustina yang membacakan sambutan Sekda bali menyampaikan, stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan pada anak, yang pada akhirnya akan dapat menghambat upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki daya saing yang tinggi.
Dikatakan, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada saat Rakernas Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 menyampaikan, dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak.
Lanjutnya, melihat dampak negatif yang ditimbulkan begitu besar, maka penanganan stunting ditetapkan menjadi salah satu program prioritas nasional di bidang kesehatan, yang dalam pelaksanaannya harus didukung semua pihak secara simultan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat lainnya melalui pola konvergensi dengan berbagai sektor terkait, sebagaimana kebijakan dalam Percepatan Penurunan Stunting pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Untuk memperkuat legal aspek Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Bali telah disusun Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 – 2024 dan telah dibentuk Tim percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 904/03-D/HK/2023, serta telah disusun Petunjuk Teknis Alur Koordinasi, Pelaporan, Analisa Data dan Publikasi Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Bali,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Anom Agustina juga mengapresiasi langkah cepat BKKBN Bali dalam penurunan stunting. Di mana berdasarkan data SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) Tahun 2022, Provinsi Bali merupakan Provinsi dengan prevalensi stunting terendah di seluruh Indonesia. Prevalensi stunting di Provinsi Bali saat ini telah mencapai 8,0% dari target yang ditetapkan 9,28%. Meskipun demikian dari data SSGI ini juga menunjukkan masih adanya beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki prevalensi stunting di bawah target yang telah ditetapkan.
“Kami sejak awal menjadi tim solid. Kinerja tim BKKBN sangat luar biasa. Kami TPPS dari Provinsi hingga kabupaten/kota betul-betul bekerja bersama sesuai dengan arahan pusat melakukan pola konvergensi. Yakni melakukan secara bersama-sama,” tandasnya. (jus/kb)
