DENPASAR, Kilasbali.com – Komitmen kuat terus di pegang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
Hal ini dibuktikan dengan penggelaran rapat koordinasi internal bersama Satuan Tugas (Satgas) Stunting Provinsi Bali membahas evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting, Kamis (27/7/2023).
Koordinator Program Manager Satgas Stunting, dr Made Ayu Witriasih menyampaikan, berbagai kegiatan telah dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Provinsi Bal.
Salah satunya, kata dia, bersinergi dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali dalam penguatan penjaringan calon pengantin Hindu.
“Saat ini Provinsi Bali fokus kepada persiapan Remaja dan Calon pengantin agar kedepannya tidak menjadi keluarga berisiko stunting atau menghasilkan anak stunting sehingga dengan budaya yang kita miliki perlu adanya kerjasama dengan Majelis Desa Adat (MDA),” jelasnya.
Dikatakan, dari beberapa kegiatan yang telah berjalan juga terdapat beberapa kendala, sehingga melalui rapat ini diharapkan solusi dari seluruh peserta.
“Masih banyak di lapangan kita temukan masyarakat belum paham betul makna dari stunting sehingga ini yang perlu diperhatikan bagaimana kita memperkuat KIE dan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Sarles Brabar menjelaskan, satuan tugas (satgas) merupakan perpanjangan tangan dari BKKBN dalam menyelenggarakan percepatan penurunan stunting.
“Satgas ini merupakan perpanjangan tangan kami pihak BKKBN untuk secara langsung turun ke tingkat kabupaten kota dengan fungsi fasilitasi dan koordinasinya.
Satgas mewakili BKKBN membantu kabupaten/kota untuk menyampaikan indikator yang harus dikerjakan dalam hal ini terkait stunting sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI).
Sarles juga mengatakan bahwa walaupun secara prevalensi, Provinsi Bali berada pada posisi terendah di Indonesia namun tetap mengimbau tim untuk tidak lengah dan tetap melaksanakan penguatan.
“Khususnya dalam penjaringan calon pengantin ini harus tetap di follow up agar pihak yang bekerjasama dapat menindaklanjuti peraturan desa adat tentang penjaringan calon pengantin hindu selain itu tentunya penguatan pada remaja ibu hamil dan bayi juga harus terus dipantau melalui pendampingan keluarga oleh Tim pendamping Keluarga” imbaunya.
Dalam pertemuan tersebut, Sarles Brabar berharap kepada Satgas Stunting Provinsi Bali agar tetap menguatkan koordinasi dengan pimpinan daerah untuk melaporkan perkembangan data stunting dan program kegiatan pendukung lainnya.
“Tentunya koordinasi tetap harus lebih dikuatkan dan juga diharapkan dapat mengawal minilok dan audit kasus stunting karena melihat realisasi anggaran masih sangat rendah sehingga ini perlu lebih dimaksimalkan,” pungkasnya. (dian/bkkbn/kb)
