DENPASAR, Kilasbali.com –Wakil Gubernur Bali, Tjok Oka Sukawati (Cok Ace) membuka Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2023, di Ruang Rapat Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Selasa (25/7).
“Bali sebagai Pulau Dewata, Pulau Kahyangan, Pulau Surga dan berbagai sebutan indah lainnya semestinya tidak ada orang miskin di pulau ini,” ungkap Cok Ace.
Ia meminta agar seluruh stakeholder agar lebih kolaboratif serta bersinergi dalam merumuskan dan melaksanakan program-programnya terutama program lintas sektor. “Jangan ada ego sektoral, jangan ada ego wilayah!” tegas Cok Ace.
Dikatakan, harus ada strategi baru yang lebih kolaboratif untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan di Bali. Salah satu upaya yang dapat dilakukan menurutnya adalah dengan melibatkan dan berkolaborasi dengan desa adat.
“Nah beberapa upaya yang tadi saya lihat terobosan-terobosan baru dengan melibatkan desa adat karena banyak memang fakta di lapangan yang kelihatannya masih bias dan perlu dikoreksi,” katanya.
Ia meminta desa adat dalam hal ini yang paling tahu kondisi di masyarakat nantinya dapat memberikan data yang akurat terkait masyarakat yang memang perlu dan tidak perlu dibantu.
Cok menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali memiliki komitmen dan optimisme yang tinggi dalam pengentasan kemiskinan. Hal tersebut tercermin dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 yaitu berupaya menurunkan tingkat kemiskinan hingga 3,50-4,00 persen.
“Saya berharap, rapat koordinasi ini semakin memantapkan komitmen kita, meningkatkan kolaborasi bersama untuk mengakselerasi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali, agar mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan setiap tahun dan kemiskinan ekstrem bisa kita hapuskan pada akhir tahun 2024,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan agenda tahunan dalam rangka menyelaraskan kinerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengakselerasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali. (jus/kb)
