DENPASAR, Kilasbali.com – Pemerintah Indonesia melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) melaksanakan Aksi Penanaman 10 Juta Pohon. Aksi ini ditandai dengan penanaman pohon buah di halaman SMP PGRI 3 Denpasar yang merupakan tempat kick off aksi penanaman 10 juta pohon dan penanaman mangrove di Pantai Mertasari, Sanur. Aksi ini juga terkait Indonesia menjadi tuan rumah 7th Global Platform for Disaster Risk (GPDRR) 2022.
Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, saat membuka aksi penanaman 10 juta pohon secara virtual, Selasa (24/5/2022) menegaskan penanaman pohon ini sejalan dengan program pemerintah yakni mengurangi risiko bencana, pengendalian perubahan iklim, dan mengatasi kekurangan bahan pangan seperti pohon buah.
“Tapi ingat, Pak Presiden sudah me-wanti-wanti, kegiatan ini jangan hanya jadi jargon saja. Betul-betul, kalau judulnya 10 juta pohon, ya ditanam 10 juta. Jangan 10 juta judulnya, yang ditanam hanya ratusan. Selain itu catat, berapa jumlah pohon yang ditanam, jenisnya apa, ditanam dimana, yang merawat siapa. Saya mau laporannya itu,” tegasnya.
Penanaman pohon di SMP PGRI 3 Denpasar ditandai dengan penanaman benih pohon buah pertama oleh Walikota Denpasar, IGN. Jaya Negara dan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menanam pohon mangrove Pantai Mertasari Sanur yang kemudian dilnjutkan serentak di 34 Provinsi se-Indonesia.
Tampak hadir secara luring dalam penanaman 10 juta pohon ini Sesmenko Bidamg Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, YB Satya Sananugraha, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Prov Bali, I Made Teja, Kepala Sekolah SMP PGRI 3 Denpasar, I Made Suada beserta unsur terkait lainnya.
Launching ini menjadi pembuka rangkaian aksi nyata GNRM penanaman 10 juta pohon di 34 provinsi yang rencananya akan berjalan sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Kegiatan daerah akan dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Daerah (GTD) GNRM di bawah koordinasi Kesbangpol Provinsi selaku sekretariat GTD bekerjasama dengan Dinas yang membidangi Pertanian, Pangan, dan Hortikultura serta Balai Pengelolaan Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) di masing-masing daerah.(sgt/kb)
