GIANYAR, Kilasbali.com – Di tengah pandemi Covid-19, pundi-pundi pendapatan yang potensial dari non pariwisata pun kini digarap serius. Salah satunya pendapatan restribusi parkir. Untuk meminimalisir kebocoran restribusi parkir ini, manajemen E-Parkir pun kini diwajibkan.
Termasuk pengelolaan parkir yang dikerjasamakan dengan sejumlah desa adat. E-Parkir ini malah dijadikan syarat jika desa adat ingin MoU parkir dengan Pemkab berlanjut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Gianyar Gede Widarma Suharta, mengatakan, atas instruksi Bupati Mahayastra, pihaknya kini sedang melakukan rancangan.
Penerapan E-Parkir ini memang ditarget mampu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diakui, selama ini Pemkab Gianyar menghimpun retribusi parkir dengan dua pola.
Pertama dipungut langsung oleh Pemkab Gianyar melalui Dinas Perhubungan Gianyar dan yang kedua adalah dikerjasamakan dengan Desa Adat.
Adapun yang dikerjasamakan dengan Desa Adat umumnya merupakan parkir-parkir di objek-objek wisata.
“Nanti akan mengarah ke sistem parkir elektronik sehingga ada transparasi dan keterbukaan pendapatan retribusi parkir. Sehingga ada kepastian sistem lebih transparan dan terbuka,” katanya, Rabu (29/12).
Maka dari itu, saat ini Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar tengah merancang target PAD yang dapat dihasilkan dari penerapan sistem serta mengkaji potensi lokasi-lokasi parkir yang ada di Kabupaten Gianyar.
Hasil dari kajian itu akan digunakan untuk melengkapi rancangan sistem parkir elektronik yang hendak diterapkan. “Potensi PAD yang bisa dihasilkan dari lokasi-lokasi parkir yang ada di Gianyar masih kita kaji,” terang Widarma
Lebih lanjut menjelaskan, jika sistem pemungutan parkir elektronik yang dimaksud kemungkinan nantinya menggunakan pembayaran non tunai dan menggunakan aplikasi.
Dengan demikian, pihaknya yakin sistem elektronik yang diterapkan akan membuat pemungutan restribusi parkir menjadi transparan dengan target tidak ada kebocoran. “Dengan sistem elektronik ini kita tidak ada kebocoran,” sebutnya.
E-Parkir ini akan diterapkan di semua kantong-kantong parkir yang dikelola Pemkab Gianyar serta yang dikerjasamakan dengan desa adat. Seperti, Desa adat di Sukawati, Gianyar, Tampaksiring, Ubud dan lainnya.
Nantinnya akan ada percontohan di empat titik di Kota Gianyar itu ada di Alun-alun Gianyar, Jalan Ngurah Rai, seputaran Pasar Rakyat Gianyar. Kalau sistemnya sudah bagus maka akan diterapkan di seluruh sentra parkir yang dikelola Pemkab Gianyar, dan yang dikelola Desa Adat.
Sebelumnya, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menegaskan akan menggenjot potensi parkir untuk menopang PAD. Sistemnya dirancang lebih moderen dengan penerapan parkir elektronik.
Tidak lagi manual, sebab manual diyakini rawan pelanggaran. Untuk rencana pemerintah ini, desa adat mau tak mau harus setuju dengan E-Parkir.
Bahkan Desa Adat ditegaskan harus setuju dengan E-Parkir. Dan jika tidak menerapkan sistem ini pengelolaannya akan diambil alih lagi.
Disebutkan, tenaga parkir, yang sebelumnya memang tidak masuk sebagai tenaga harian kontrak, saat penerapan E-Parkir ini akan diperhitungkan. Hanya saja, mulai kapan penerapannya belum jelas.
“Sebelum menggunakan parkir elektronik pendapatannya Rp 20.000 hingga Rp 50.000 per hari di titik tertentu. Namun kini setelah diujicoba E-Parkir bisa mencapai Rp 300.000 hingga Rp 900.000 per harinya,” bandingnya. (ina/kb)
