DENPASAR, Kilasbali.com-Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen membangun keseimbangan baik keseimbangan antar sektor maupun keseimbangan antar wilayah di Bali. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali I Wayan Whiastana Ika Putra dalam sambutannya saat membuka Forum Group Discussion (FGD) dengan tema memperkuat sektor ekonomi, industri dan investasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkeadilan, di Ruang Cempaka, Kantor Bappeda Litbang Pemprov Bali, Selasa (25/9/2018).
Lebih jauh dalam sambutannya, Ika Putra menyampaikan bahwasannya diangkatnya topik dalam FGD kali ini tidak terlepas dari implementasi dari visi Nangun Sat Kethi Loka Bali, dimana visi tersebut diangkat dengan bertolak dari berbagai isu strategis pembangunan daerah Bali, dimana isu yang paling mendasar adalah ketimpangan pembangunan baik antar wilayah maupun ketimpangan antar sektor. Ditambahkannya, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, bahwasannya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2017, 68% bersumber dari sektor tersier yaitu pariwisata, dan sisanya sekitar 32% itu bersumber dari sektor sekunder diluar pariiwsata. Sehingga ketimpangan antar sektor masih cukup tinggi. Tidak hanya itu, ketimpangan pembangunan antar wilayah juga masih terjadi dimana Bali bagian selatan tumbuh dan berkembang dengan pesat namun disisi lain Bali bagian Timur dan Bali bagian Utara dapat dikatakan masih tertinggal. “Ketimpangan di berbagi sektor inilah yang menjadi pusat perhatian kita, pariwisata harus didorong tetapi jangan dibiarkan timpang terus menerus, sektor lainnya harus turut mengejar sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang seimbang, pertumbuhan antar sektor yang seimbang dan pertumbuhan antar wilayah yang seimbang juga, “ imbuhnya.
Ditambahkan Ika Putra dengan bertolak dari permasalahan ketimpangan tersebut, kedepannya Pemprov Bali berkomitmen untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk meminimalisir ketimpangan yang ada. Salah satunya ditempuh dengan melakukan kajian-kajian dan masukan dari para ahli yang berkompeten sehingga nantinya akan didapatkan rumusan yang aplikatif dan perspektif sehingga dapat memberikan solusi nyata dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeseimbangan dan berkeadilan.
FGD yang diikuti oleh Kepala OPD serta para pejabat di lingkungan Pemprov Bali ini dihadirkan sejumlah nara sumber diantaranya Dr.Ir. Himawan Hariyoga selaku Perencana Madya dari Bapenas RI, Prof. I Wayan Windia seorang akademisi, ahli pertanian dari Universitas Udayana serta Prof. Dr I Wayan Ramantha, seorang akademisi, ahli ekonomi dari Universitas Udayana. (ana/*KB).
