Bupati Sanjaya Apresiasi BPKP Provinsi Bali atas Dukungannya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tabanan
TABANAN, Kilasbali.com – Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya, SE,MM, menerima dengan ramah kunjungan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali Muhammad Masykur dan jajaran dalam rangka koordinasi pendampingan pengawasan intern, di ruang kerjanya di Kantor Bupati Tabanan, Selasa (6/4/2021).
Dalam diskusi santai tersebut, Bupati Sanjaya yang didampingi oleh Sekda, Asisten III dan Inspektur Tabanan, memberikan apresiasi kepada BPKP khususnya Perwakilan Provinsi Bali yang selama ini senantiasa mendampingi, membimbing dan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tabanan.
Dimana, BPKP telah memberikan pendampingan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Peningkatan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern, Peningkatan kapabilitas APIP dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan Desa, khususnya di Kabupaten Tabanan.
Bupati Sanjaya berharap, kerjasama dan koordinasi yang telah terbangun selama ini kedepannya dapat dipertahankan serta ditingkatkan lagi.
“Pendampingan yang dilakukan oleh BPKP, Saya harap mampu mengawal Tabanan dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, sehingga sesuai visi kami, yaitu : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM),” tegas Dr. Sanjaya.
Senada dengan Bupati Sanjaya, Kepala BPKP Provinsi Bali Muhammad Masykur, juga mengungkapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan koordinasi yang baik dari jajaran Pemkab Tabanan. Ia berharap, kehadiran pihaknya bisa memberikan manfaat bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tabanan.
Disamping itu, sebagai salah satu mitra Pemerintah Daerah, Ia juga berharap BPKP mampu hadir untuk memberikan pendampingan, evaluasi dan bimbingan teknis sebagai sebuah solusi langkah antisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah, khususnya mempermudah Pemkab dalam mengelola keuangan daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA. (rls/*KB).
