DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster membuka secara resmi Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Bali Tahun 2020 dengan Tema “Penguatan Hak Rakyat Atas Tanah Melalui Reforma Agraria di Provinsi Bali yang Sagilik, Saguluk, Salulung Sabayantaka” yang diselenggarakan secara daring di Denpasar, Selasa (1/12/2020).
Koster mengatakan, rapat ini merupakan momen yang baik untuk memahami masalah pertanahan yang berkaitan dengan hubungan antara negara dengan rakyat. “Karena memang konstitusi dan peraturan perundang-undangan menggariskan kita harus memecahkan masalah dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung program reforma agraria di Bali karena terdapat hal-hal yang harus diselesaikan. Di antaranya terkait dengan masalah lahan yang sudah ditempati oleh masyarakat, lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat maupun juga lahan-lahan terlantar lainnya yang tidak dapat diberdayakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah karena tidak ada kepastian hukum di dalam lahan tersebut.
“Saya memandang ini acara yang sangat baik dan penting untuk diikuti dan dilaksanakan dalam rangka kita memecahkan masalah agar tidak selamanya seperti di beberapa tempat masyarakat tidak memiliki kepastian hukum terkait lahan yang ditempati,” ujar Koster yang juga Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Bali.
Pihaknya menilai, reforma agraria sebagai satu model yang sangat baik untuk menyelesaikan segala permasalahan berkaitan dengan lahan yang menjadi hak hubungan antara negara dengan masyarakat. “Di provinsi Bali ada beberapa permasalahan lahan yang perlu mendapat perhatian segera karena sudah cukup lama bertahun-tahun tidak ada kepastian,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali.
Di antaranya, sebut dia, lahan yang ada di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, lahan yang ditempati oleh pengungsi eks Timor Timur di Desa Gerokgak, tanah aset Pemprov Bali yang dikuasai masyarakat di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, serta tanah terlantar di Desa Gunaksa, Kabupaten Klungkung.
Beberapa permasalahan ini sudah mendapat perhatian dirinya, dan saat ini telah mengalami kemajuan yang berarti dalam proses penyelesaiannya. Untuk itu, dirinya memberi apresiasi kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali dan pihak-pihak terkait lainnya atas kemajuan ini.
“Saya kira kita sebagai pemimpin pada tingkatan masing-masing kalau masyarakatnya bahagia dengan kebijakan kita itu adalah kebahagiaan kita semua. Itulah sejatinya tanggung jawab moral kita sebagai penyelenggara negara,” ujarnya.
Tampak hadir dalam rapat daring Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Bali, Rudi Rubijaya dan instansi-instansi terkait pertanahan lainnya di provinsi Bali. (rls/kb)
