DENPASAR, Kilasbali.com – Sebanyak 35 Elemen Masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Taksu Bali mendatangi DPRD Bali meminta rekomendasi Dewan agar Anggota DPD RI, Arya Wedakarna (AWK) diperiksa BK DPD RI.
Kedatangan massa pada Senin (9/11/2020) diterima Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry di wantilan DPRD Bali.
Ketua Forum Komunikasi Taksu Bali Jero Mangku Ketut Wisna menyampaikan, telah terjadi kegaduhan di Bali yang dibuat Anggota DPD RI, Arya Wedakarna (AWK) dan aliran Hare Krishna (HK) yang merusak tatanan Hindu Bali.
Dalam pernyataan sikapnya, ketua Forkom Taksu Bali menyatakan mengecam pernyataan AWK terkait sex bebas, melecehkan simbol agama Hindu Bali, mosi tidak percaya kepada AWK terkait tupoksinya sebagai Anggota DPD RI, meminta aparat berwajib menindak tegas laporan kepolisian terhadap AWK, minta PHDI mencabut pengayoman terhadap HK, dan mendukung pernyataan Presiden RI agar ekspresi kebebasan tidak mencederai simbol-simbol agama.
Sementara Ketua DPRD Bali, Adi Wiryatama menyatakan sikap DPRD Bali jelas dan sudah final bahwa HK dibubarkan saja. Kami sudah rekomendasikan ke pihak eksekutif.
“Terkait HK secara politik kami di DPRD Bali sudah selesai,” ucapnya.
Terkait AWK, Adi Wiryatama menyatakan seorang pemimpin harus melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan membuat gaduh. Hukum tetap ditegakkan, urusan politik itu diselesaikan secara politik lewat BK DPD RI.
“DPRD mendukung sepenuhnya, kita akan buatkan rekomendasi ini biar dibawa langsung ke BK DPD RI,” pungkasnya.(sgt/kb)
