DENPASAR, Kilasbali.com – Pancasila merupakan kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri bangsa yang dipimpin langsung Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.
Oleh karena terlahir dari kesepakatan para tokoh bangsa, maka Pancasila yang merupakan dasar Negara Republik Indonesia ini jangan lagi diotak-atik.
Penegasan tersebut disampaikan Pendiri Yayasan Kepustakaan Bung Karno, Gus Marhaen di Denpasar, Sabtu (4/7/2020).
“Jika kita berbicara tentang Pancasila, maka secara otomatis harus sesuai dengan catatan sejarah yang ada,” jelasnya.
Menurutnya, sesuai kesepakatan Tim Sembilan pada 22 Juli 1945 yang diketuai Soekarno, di mana isiannya adalah Piagam Jakarta, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan sarikat Islam bagi pemeluknya.
“Bagi saya, sebagai pekerja sejarah dan terlepas dari ada yang suka maupun tidak, akan tetapi karena berbicara sejarah, maka isian ataupun kontennya tidak boleh dirubah, dikurangi, maupun ditambahi,” bebernya.
Ditambahkannya, kesepakatan Tim Sembilan kala itu tidak selesai begitu saja. Akan tetapi berlanjut dengan pertemuan kembali, dan Pancasila dimasukkan ke dalam konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945.
“Pancasila masuk ke dalam isian Undang-Undang maupun konstitusi yang disepakati dengan inisian Ketuhanan Yang Maha Esa,” tegasnya.
Gus Marhaen menilai bahwa dengan berbagai kesepakatan yang telah disetujui oleh para tokoh bangsa, maka persoalan tentang Pancasila telah selesai.
“Sebagai bangsa yang besar, dan sesuai catatan sejarah mari kita stempel semua pihak agar tidak mengotak-atik lagi dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila,” tandasnya.
Perdebatan tentang Pancasila yang terjadi belakangan ini, baik dari haluan kiri maupun kanan, kata dia, menandakan bahwa Pancasila sangat diperlukan oleh bangsa ini.
“Oleh karena itu, Soekarno harus diposisikan sebagai sosok yang sangat berjasa terhadap bangsa ini. Salah satu jasa beliau adalah Pancasila ini,” pungkasnya. (jus/kb)
