TABANAN, Kilasbali.com – Kemiskinan telah menjadi permasalahan yang komplek, baik di tingkat Nasional maupun regional, sehingga penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi yang tepat, cepat dan berkelanjutan.
Hal itu diungkapkan Sekretariat daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tabanan, Senin, (25/11/2019) di ruang rapat lantai III kantor Bupati setempat.
Rakor ini digelar dalam rangka penyelarasan mengembangkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) satu pintu, yakni menyelaraskan data jumlah penduduk miskin di Tabanan berdasarkan basis data terpadu (BDT), serta menyamakan persepsi dan pandangan tentang keragaan basis data terpadu (BDT) yang berasal dari berbagai sumber.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Perwakilan Bapelitbang Provinsi Bali, Kepala BPS Tabanan, Perwakilan Bapelitbang Tabanan, Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tabanan, LSM Kunthi Bhakti, dan undangan lainnya.
Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini dengan mengacu pada dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah (DSPKD) Kabupaten Tabanan tahun 2015-2019, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi kemiskinaan di Kabupaten Tabanan.
“Hal ini terlihat dari angka kemiskinan Kabupaten Tabanan yang telah dirilis oleh BPS Tahun 2017. Tingkat persentase kemiskinan Tabanan 4,93 persen, dan data tahun 2018 telah mengalami penurunan menjadi 4,46 persen,” tambah I Gede Susila.
Kendati berhasil menurunkan angka kemiskinan dan jauh dibawah rata-rata kemiskinan nasional, Sekda I Gede Susila menegaskan dengan angka 4,46 persen masih berada diatas rata-rata Provinsi Bali (4,01 persen).
Untuk itu, pihaknya mengupayakan untuk mengembangkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Satu Pintu untuk memberikan pelayanan bagi warga miskin dan tidak mampu.
“Saya berharap SLRT satu pintu dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat memberi dampak langsung dalam peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat,” imbuh Susila.
Sementara pihak Bapelitbang Kabupaten Tabanan yang saat itu diwakili Sekban AA. Ngurah Sutapa menambahkan, sejalan dengan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui visi Tabanan yang Serasi jilid II, secara bertahap melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), melalui program-program pro rakyat.
Diungkapakannya penanggulangan kemiskinan sangat dipandang perlu segera dituntaskan secara cepat, tepat dan terukur. Untuk itu, pihaknya berharap adanya sinergitas dan sinkronisasi yang menyeluruh dari segenap stakeholder, sehingga program-program ini bisa berjalan dengan baik. (rls/kb)
