DENPASAR, Kilasbali.com – Organisasi Hindu Nasional yang terdiri dari Perhimpunan Pemuda Hindu (PERADAH) Indonesia dan Persadha Nusantara merekomendasikan tiga tokoh penting di Bali untuk menduduki pos menteri kepemimpinan Presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Mereka dipandang layak, memiliki kapasitas, kualitas dan merepresentasikan Bali.
Nama-nama yang direkomendasikan diantaranya Gede Pasek Suardika (Senator/DPD RI Periode 2014 – 2019/Ketua Komisi III DPR RI), A. A. G. N. Ari Dwipayana (Staf Khusus Presiden 2014 – 2019/Akademisi Politik UGM) dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Wagub Bali 2018 – 2023/Pelaku Pariwisata Bali)
“Tiga tokoh ini memiliki kualitas dan profesionalitas sebagai mentri yang akan membantu kinerja Presiden,”kata Ketua Umum DPN PERADAH Indonesia I Gede Ariawan, Denpasar, Minggu (25/8/2019).
Tiga nama tersebut berhasil dikerucutkan dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh DPN PERADAH Indonesia bersama DPP PERSADHA Nusantara, di Warung Bumbu Desa, Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2019.
“FGD yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan hasil aspirasi dan survey sebagian masyarakat Bali dan Umat Hindu terkait sosok Menteri yang pas untuk membantu Presiden Jokowi,” jelasnya.
Lebih jauh kata Ariawan, 3 nama yang disampaikan dalam FGD melalui rumusan dan diskusi yang panjang. Ia mengakui selain tiga nama tersebut, ada beberapa nama yang sempat masuk dan dijaring.
Namun setelah melihat track record, kapasitas, kiprah nasional dan kemampuan tiga sosok tersebut dinilai merepresentasikan aspirasi masyarakat Bali yang mendambakan mentri yang tak semata sebagai utusan dari Bali. Tapi memiliki komitmen kuat untuk keberpihakan dalam membagun Bali dan berpihak kepada adat, budaya dan agama.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Persadha Nusantara DR I Wayan Jondra
Tiga tokoh tersebut dinilai sangat layak diberi kesempatan membantu Presiden Jokowi. Sekaligus membangun bangsa dan Negeri ini ditengah realitas kebangsaan saat ini yang terus mengalami ujian di usia kemerdekaan memasuki tahun ke 74.
“Berbagai komponen kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami ujian di berbagai kondisi kehidupan masyarakat yang dapat merusak harmoni kehidupan warga dan kebhinekaan Negara Indonesia,” katanya.
Dalam tantangan merawat kebangsaan saat ini tidak semakin mudah. Sebagai Negara bangsa yang plural, Indonesia tengah berada di pusaran arus globalisasi yang akan mempengaruhi pola pikir anak bangsa dalam memandang kehidupan berbangsa dan bernegara.
Khususnya dengan perubahan dunia memasuki revolusi industri jilid 4 yang membutuhkan kecepatan, kreativitas dan inovasi, tapi pada saat yang sama intoleransi, radikalisme dan terorisme menjadi ancaman nyata keutuhan persatuan bangsa. Ia meyakini tiga tokoh dari Bali ini bisa menjawab persoalan yang ada.
Hal senada ditambahkan oleh Ariawan. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua golongan saja, melainkan memerlukan kebersamaan semua komponen bangsa, salah satunya komponen Hindu yang berasal dari tokoh-tokoh hebat yang dimiliki Bali.
“Umat Hindu Indonesia siap terlibat menjadi bagian dari kerja bersama seluruh komponen Bangsa, siap membantu Presiden membangun dan menjaga NKRI yang kita cintai,” tegasnya.
Bali kata dia, memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berkualitas dan berintegritas, bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh sesuai nilai – nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Tokoh Bali tidak hanya siap untuk diberi kepercayaan mengurusi Pariwisata. Tapi juga (bisa, red) mengurus Hukum dan Ham, Pertanahan, Ekonomi, Politik, sosial dan lainnya,” lanjut Ige, panggilan akrab Ketum DPN PERADAH Indonesia tersebut.
Selain berbagai nama yang coba di dorong untuk membantu pemerintahan Jokowi di Periode ke-2, forum FGD juga sangat berharap, pemerintahan Jokowi ke depan mampu menyelesaikan masalah – masalah krusial. Baik dari segi pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan politik keamanan bangsa, hingga SDM.
Penyelesaian kasus korupsi yang mandek di kepolisian dan kejaksaan juga segera ditindaklanjuti. Presiden Jokowi diharapkan menjadi panglima dan memastikan penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik dalam hal penuntasan semua kasus-kasus korupsi. (akw/kb)
