DENPASAR, Kilasbali.com – Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Pangan, Air, Energi dan Transportasi bertempat di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha pada Senin (9/6) siang.
Dalam kesempatan ini, Koster menjelaskan penataan pembangunan Bali 5 tahun kedepan dilakukan secara komprehensif sesuai yang tertuang dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru.
“Saya ingin membuat tatanan kehidupan masa depan Bali sehingga Pemimpin kedepan memiliki pondasi pembangunan Bali yang baik sesuai yang tertuang dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru,” jelasnya.
Mengawali arahannya, Koster kembali menegaskan keinginannya agar Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih. Untuk mewujudkan itu, ia telah meminta pembangkit listrik di Bali harus menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan.
“Selain pembangkit listrik yang harus ramah lingkungan agar udara Bali tidak mengalami polusi, Saya juga mendorong penggunaan PLTS Atap,” terangnya.
Dia menambahkan bahwa pembangkit listrik, industri dan kendaraan merupakan beberapa sumber yang mengakibatkan polusi udara. Untuk itu, Ia mendorong masyarakat Bali menggunakan kendaraan listrik.
Koster berkeinginan kedepan masyarakat Bali tidak mengalami permasalahan listrik atau ketersediaan energi serta memiliki kepastian agar listrik bisa terus menyala tanpa gangguan seperti yang selama ini sering padam.
Selain Energi, Koster juga ingin memaksimalkan ketersediaan sumber air di Bali yang melimpah namun belum dimanfaatkan dengan baik.
“Ketersediaan debit air di Bali sebenarnya cukup banyak namun belum dimanfaatkan secara baik. Satu daerah airnya melimpah bahkan sampai terbuang, namun ada daerah yang kekurangan air. Ketersediaan air yang melimpah ini harus dimanfaatkan agar merata, jangan sampai ada yang kekurangan atau kesulitan air,” tegasnya.
Tak hanya itu, Bali Daulat Pangan juga menjadi salah satu program prioritas Gubernur Koster. Ia mengatakan bahwa tanah Bali merupakan tanah yang subur. Tidak perlu diragukan lagi banyak komoditas asli Bali yang kualitasnya bagus namun belum terserap dengan baik selama ini.
“Kita harus bisa hidup dari sumber pangan Bali itu sendiri. Bali itu kaya akan sumber pangan. Saya ingin masyarakat Bali untuk makan atau hidupnya bisa semuanya terpenuhi dari Bali sendiri. Tidak harus mendatangkan dari luar Bali. Untuk itu, saya ingin Bali daulat pangan. Kita harus petakan komoditas pangan di Bali. Bali membutuhkan inovasi dalam sektor pertanian, khususnya dalam pemanfaatan lahan kering dengan pendekatan teknologi modern,” tambahnya sembari mengatakan bahwa tanah Bali diciptakan secara khusus. Wilayahnya kecil tapi rezekinya banyak, dan Bali kaya akan komoditas pangan.
Lebih lanjut dikatakan Koster, dengan hadirnya BUMD Pangan di Bali maka hasil petani akan dibeli oleh BUMD selanjutnya disalurkan ke industri dan dibayar diawal sehingga petani langsung menikmati tanpa harus menunggu lama pembayarannya. Selain ke industri, BUMD juga nantinya bisa menjual hasil petani ke masyarakat dengan harga yang murah.
“Dengan hadirnya BUMD akan memutus Pengijon atau Tengkulak sehingga petani mendapatkan harga yang pantas. Mengingat selama ini dengan sistem ijon, di mana tanaman atau hasil pertanian dibeli dalam kondisi belum panen (masih hijau) dan baru diserahkan setelah panen dengan harga yang lebih rendah. Hotel harus mengakomodir hasil petani Bali, mereka harus menggunakan produk lokal Bali,” imbuhnya.
Sementara dibidang Transportasi, layanan transportasi darat, laut, dan udara di Provinsi Bali memerlukan pengelolaan yang baik untuk menjawab tantangan mobilitas. Berbagai permasalahan transportasi di Provinsi Bali perlu menjadi perhatian, utamanya di transportasi darat.
Tingginya pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan menyebabkan berbagai permasalahan mobilitas. Selain itu, transportasi publik merupakan layanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah.
“Pengelolaan angkutan umum yang baik menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah mobilitas di Bali,” jelasnya.
Untuk itu, dalam rangka pengelolaan transportasi (khususnya transportasi darat) secara profesional dan berkelanjutan, maka diperlukan pengembangan sistem kelembagaan yang cocok untuk diterapkan.
Hadir pada kesempatan ini, Tim Percepatan Pembangunan Pemprov Bali, Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Bali, serta perwakilan Kabupaten/Kota se-Bali.(M/kb)
